MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta,– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Matasiri resmi mengajukan permohonan restitusi atas meninggalnya Wajir Ali Tuankotta (WAT) dan luka berat yang dialami Dede Naigrata (DN) kepada Lembaga . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, JAKARTA-Demi mendorong perbaikan sistem klaim asuransi dan memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen, seorang warga negara Indonesia, NG Kim Tjoa, melalui kuasa Hukumnya secara resmi . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, JAKARTA-Kuasa hukum dari Ng Kim Tjoa, Julianus Halawa melaporkan Kapolsek, Eks Kapolsek dan dua anggota Polsek Danau Paris, Aceh Singkil ke Divisi Propam Mabes Polri, Senin (12/1/2026).Laporan . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Ketegangan hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung kembali menjadi pembahasan dalam diskusi publik bertajuk "Kejagung vs KPK: Koruptor Tertawa", yang . . .
Megapolitanpos.com, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pembahasan Konsepsi Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta — Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Pelauw (DPP IPPMAP) mengutuk keras kasus pembunuhan terhadap seorang pemuda asal Ambon, Maluku, Wajir Ali Tuankota (24), yang . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta, — Sejumlah mantan karyawan PT Importa Jaya Abadi melalui kuasa hukumnya mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memohon perlindungan hukum terkait laporan dugaan . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- HY Ibrahim Husen pemilik tanah seluas 2,3 hektare di Kavling Mawar Indah, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi bersama ormas Forum Anak Bangsa Bersatu akan melakukan . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Kuasa hukum Linda Susanti, Deolipa Yumara, melontarkan tudingan asal rampas atau sita aset/harta milik kliennya (Linda Susanti) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI). . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta — Pengamat pangan Debi Syahputra menilai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 684/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili gugatan Kementerian . . .
.jpg)
.jpg)
