- Kemenkop Ingin Perkuat Sistem Perlindungan Anggota Lewat RUU Perkoperasian
- BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
- 6 Anggota Yanma Polri Jadi Tersangka Pengeroyokan 2 Matel di Kalibata Hingga Tewas
- Hasrat S. Ag Apresiasi Penyaluran Alat Berat untuk Enam Kecamatan di Barito Utara
- BNI Sabet Dua Penghargaan ARA 2024, Bukti Transparansi dan Tata Kelola Semakin Kuat
- Arema FC Siap Implementasikan Holding UMKM untuk Pengelolaan Stadion Kanjuruhan
- Komisi IV Pastikan Penyaluran Bansos Tepat Sasaran Dengan DTSEN
- Wamenkop Farida Perkuat Sinergikan Koperasi Milik Ormas Islam Masuk Ekosistem Kopdes Merah Putih
- Kemenkop Latih Mamak-Mamak Perajin Tenun NTT Untuk Berkoperasi
- KPUD Jakarta Rilis Jumlah Pemilih Menjadi 8.239.242 di Semester II 2025
Polisi Ungkap Penyalahgunaan Gas Elpiji Subsidi di Depok dan Tangerang Selatan, 8 Pelaku Jadi Tersangka

MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya berhasil mengungkap praktik atau kegiatan ilegal pengisian/penyuntikan gas elpiji subsidi ke non-subsidi di wilayah Depok dan Tangerang Selatan. Sebanyak 8 tersangka ditangkap oleh tim Penyidik Subdit III Sumdaling dalam pengungkapan di dua lokasi tersebut.
"TKP (tempat kejadian perkara) pertama di Jalan Tipar Halim Rt.002/RW.006, Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, ditangkap 6 pelaku. Kemudian TKP kedua yaitu di Jalan Gelatik No. 62, Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, penyidik mengamankan 2 pelaku," terang Direktur Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) PMJ Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa malam (15/8/2023).
Delapan tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial PCA alias TA dan HSR SNG alias TN, keduanya selaku pemilik tempat usaha di Depok. Sedangkan, HD P bin SDRN, AMD JT bin NRN, BJMN RTK alias BN, dan MHD RZK bin TP JYD adalah karyawan. Berikutnya, FRD, pemilik tempat usaha di Ciputat Tangerang Selatan, dan DNO sebagai pekerjanya.
Baca Lainnya :
- Kemenkop Ingin Perkuat Sistem Perlindungan Anggota Lewat RUU Perkoperasian
- BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
- 6 Anggota Yanma Polri Jadi Tersangka Pengeroyokan 2 Matel di Kalibata Hingga Tewas
- Hasrat S. Ag Apresiasi Penyaluran Alat Berat untuk Enam Kecamatan di Barito Utara
- BNI Sabet Dua Penghargaan ARA 2024, Bukti Transparansi dan Tata Kelola Semakin Kuat
Dijelaskan Ade, modus operandi yang dilakukan para tersangka yakni dengan cara memindahkan isi dari tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg non-subsidi.
"Berdasarkan hasil pengecekan di dua tempat tersebut petugas mendapati pemilik tempat usaha dan karyawan yang bertugas melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg subsidi ke tabung gas elpiji 12 kg non subsidi," beber Ade.
Kegiatan ilegal itu, lanjut Ade, dilakukan para tersangka dan telah berlangsung sejak Januari 2023.
"Dari hasil interogasi didapat informasi bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan atau beroperasi sejak bulan Januari 2023. Hasil pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg subsidi ke tabung gas elpiji 12 kg non subsidi kemudian dijual kembali ke warung/toko di sekitar wilayah kota Depok, Jakarta Timur dan di wilayah Tangerang Selatan," jelas Ade.
Adapun motif para tersangka melakukan kejahatan tersebut adalah untuk mencari keuntungan.
"Mereka menjual tabung gas elpiji 12 kg non-subsidi hasil pemindahan dari isi tabung gas elpiji 3 kg subsidi dengan harga Rp. 125.000,- sampai dengan Rp 180.000,-/tabung. Dimana harga resmi isi tabung gas 12 kg non-subsidi yang sudah ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp. 205.000,-," imbuhnya.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti diantaranya berupa, tabung gas elpiji 12 kg kosong, tabung gas elpiji 3 kg isi, pipa besi alat pemindahan isi tabung gas, dan kantong plastik tutup segel.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 40 Angka 9 Undang–Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Pasal 55, bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau Liiquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp.60 miliar.
"Saat ini untuk kedelapan orang tersangka telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut," ujar Ade.










.jpg)





