- Jakarta Fair Kemayoran 2026 Jadi Pusat Perayaan HUT Jakarta dengan Ragam Hiburan Istimewa
- Ketum PRI Lantik Pengurus Samudra, Perkuat Peran Santri dalam Pembangunan Bangsa
- Pasangan Muda Indonesia Bersinar di Macau Open 2026, BNI dan PBSI Petik Hasil Pembinaan Jangka Panjang
- KUR Rp40 Miliar Digelontorkan ke NTB, Dorong UMKM dan PMI Naik Kelas
- Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Fraksi PSI Lakukan Kegiatan Reses ke-3
- PENAS XVII Jadi Pintu Kolaborasi dan Inovasi bagi Pertanian Barito Utara
- Pemkab Tegaskan Komitmen Barito Utara Dukung Kemandirian Pangan Nasional di PENAS XVII Gorontalo
- Clarks Flagship Store Blibli : Menjamin Keaslian Produk Dan Koleksi Lengkap
- KAI Gandeng Komunitas Kampanyekan Keselamatan serta Ajak Masyarakat Disiplin di Perlintasan
- Target Pertahankan Gelar Juara Umum Pepaperda, Sachrudin Siap Berikan Bonus
Komisi IV DPRD Kota Bogor Pastikan APBD 2023 Tanggap Bencana

Keterangan Gambar : Komisi IV DPRD Kota Bogor Pastikan APBD 2023 Tanggap Bencana
MEGAPOLITANPOS.COM, Kota Bogor-Banyaknya kejadian bencana alam yang terjadi di akhir tahun 2022, membuat Komisi IV DPRD Kota Bogor mengambil langkah untuk meningkatkan anggaran tanggap bencana didalam APBD 2023.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar menyampaikan, berdasarkan hasil rapat dengan mitra kerja, Komisi IV berharap dengan ditingkatkannya anggaran tanggap bencana di APBD 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor bisa lebih maksimal merespon situasi bencana.
“Selain kesiapan anggaran, SOP terkait tanggap bencana juga perlu diperbaiki, sehingga apa yang dialokasikan atau bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa tepat guna,” ujar Karnain, Rabu (14/12/22).
Baca Lainnya :
- Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Fraksi PSI Lakukan Kegiatan Reses ke-3
- Hari Lingkungan Hidup 2026: Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Aksi Nyata Penanaman Pohon
- Dengar Kisah Marbot Jadi Panglima di 1 Muharram 1448 H, Ini Pesan Menyentuh Ketua DPRD Kota Bogor
- Belajar Sampaikan Aspirasi, Siswa SMPIT Nurul Fikri Datangi DPRD Kota Bogor
- Hadiri Job Fair 2026, Komisi IV DPRD Bogor Dorong Penurunan Pengangguran

Lebih lanjut, Karnain juga berharap dengan adanya peningkatan anggaran tanggap bencana, maka daya dukung dari alat yang dimiliki oleh BPBD Kota Bogor bisa ditingkatkan. Sebab, hal tersebut nantinya akan menunjang kinerja dari BPBD untuk penanggulangan bencana.
“Sehingga kehadiran BPBD bisa dirasakan betul oleh masyarakat di lokasi titik bencana,” pungkasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan, mengingatkan kepada jajaran Pemerintah Kota Bogor bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah diatur dan diamanatkan didalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2018.
“Kita punya perda nomor 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah ini guidance sebetulnya jelas pak wali, kita tinggal buka lagi apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah kota, disitu kita harus tanggap,” ujar Mohan.
Lebih lanjut, Mohan juga meminta agar seluruh SKPD Kota Bogor mempercepat penyerapan anggaran yang sudah dituangkan didalam APBD 2022. Terutama penyerapan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari pembangunan fisik sampai bantuan sosial.
Mohan juga menginformasikan kepada Wali Kota bahwa BTT untuk APBD Perubahan 2022 mengalami kenaikan signifikan. Sehingga untuk melakukan penanggulangan bencana bisa lebih leluasa dan memaksimalkan anggaran yang ada.
“Jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan menjadi SILPA karena kita tidak tanggap, apalagi kita juga sudah menyiapkan BTT yang cukup tinggi. Sekaligus proses birokrasi yang ada perlu dipangkas dan dipermudah mengingat kondisi kita yang saat ini tengah siaga bencana, agar masyarakat bisa mendapatkan intevensi dengan cepat,” pungkasnya.
Sementara itu, saat dihubungi terpisah, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyampaikan bahwa kejadian bencana yang merenggut korban jiwa ini menjadi peringatan sekaligus kesadaran bahwa anggaran untuk lingkungan menjadi prioritas.
"Dari awal periode kami selalu mengingatkan untuk menguatkan keberpihakan pembangunan wilayah. Dari dua tahun lalu juga DPRD sudah mendorong anggaran untuk mengatasi permasalahan banjir. Namun roadmap kesana belum lengkap. Dengan kejadian akhir-akhir ini, semoga ada kesepakatan untuk anggaran di 2023 lebih menitikberatkan upaya mengatasi masalah-masalah di lingkungan permukiman masyarakat", tegas Atang.(**)

















