MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, Kamis (30/04/2026), mendadak diwarnai insiden listrik padam. Di tengah agenda krusial penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025, aliran listrik tiba-tiba terhenti, membuat seluruh perangkat pengeras suara tidak berfungsi.

Namun situasi itu tidak menghentikan jalannya sidang. Penyampaian pandangan resmi tetap dilanjutkan secara manual tanpa mikrofon, menciptakan suasana hening sekaligus tegang di Aula Rapat DPRD Majalengka. Para anggota dewan tetap bertahan, menyimak langsung setiap poin kritik yang disampaikan.

Pandangan Ketua DPRD H. Didi Supriadi dibacakan oleh Wakil Ketua I H. Deden Hardian Narayanto. Dalam kondisi serba terbatas, substansi kritik justru terdengar lebih "telanjang" lugas, keras, dan tanpa distraksi.

Baca Lainnya :

• Pertamax Naik, Usaha Rakyat Terpukul! Pedagang dan Ojol di Majalengka Menjerit
• Bupati Eman Puji Reksa Siaga TNI AU, Warga Majalengka Takjub
• Gerak Serentak PKK Majalengka Guncang Desa :26 Kecamatan Disisir, Bantuan Digelontorkan
• Pengedar Tramadol Digerebek di Majalengka, 101 Butir Disita Polisi
• Kapolres Rita Suwadi Ungkap Begal Jalanan, Residivis Kembali Beraksi

Kemiskinan Masih Jadi Alarm Utama

DPRD menegaskan bahwa penurunan kemiskinan harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Angka kemiskinan yang masih berada di kisaran 10,31 persen dinilai belum menunjukkan progres signifikan.

Sorotan diarahkan pada lemahnya integrasi antar perangkat daerah, ketidakakuratan basis data, serta program yang belum menyentuh akar persoalan. DPRD juga mendorong perluasan kepesertaan BPJS bagi masyarakat miskin sebagai langkah konkret perlindungan sosial.

Industrialisasi Disorot, Jangan Eksklusif

Arah industrialisasi daerah turut dikritik. DPRD mengingatkan agar pembangunan industri tidak bersifat elitis dan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pemerintah daerah diminta memastikan masyarakat lokal ikut terlibat dan meningkat kapasitasnya.

Pertanian Didorong Naik Kelas

Di sektor pertanian, DPRD menekankan pentingnya modernisasi berbasis teknologi, perlindungan lahan, hingga hilirisasi komoditas agar memiliki nilai tambah. Stabilitas harga juga dinilai krusial untuk menjaga keberlangsungan petani.

Sinergi antara sektor pertanian dan industri pengolahan disebut sebagai kunci agar ekonomi daerah tidak berjalan di tempat.

Fiskal Daerah Ikut Dibedah

Tak luput, DPRD juga menyoroti kualitas pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan dinilai harus diperkuat dari sektor pajak dan pengelolaan aset, sementara belanja daerah masih belum optimal dalam memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Banyak organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai masih berorientasi pada output, bukan outcome.

Peringatan Keras untuk OPD

DPRD mengingatkan seluruh OPD agar tidak lagi sekadar melaporkan realisasi anggaran, tetapi mampu menunjukkan dampak nyata program. Rendahnya realisasi di sejumlah sektor juga disorot, termasuk aspek transparansi.

Pesan Tegas : Uang Rakyat Harus Terasa

Meski sempat terganggu listrik padam, rapat paripurna justru menegaskan satu hal pentingnya komitmen pengawasan DPRD tidak akan padam.

Pesan yang disampaikan tegas setiap rupiah anggaran harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika tidak, DPRD memberi sinyal akan memperketat pengawasan pada tahun anggaran berikutnya. **  (Agit)