Megapolitanpos.com, Magelang— Pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) yang berlangsung di Plataran Heritage Borobudur Hotel dimanfaatkan untuk membangun konektivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di . . .
Megapolitanpos.com, Jakarta- Kegelisahan masyarakat terkait maraknya impor pakaian bekas yang menjadikan Indonesia sebagai “tempat pembuangan akhir” kemudian menjualnya sehingga mengambil potensi pasar para . . .
Megapolitanpos.com, Jakarta- Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo mengaku optimis dengan target penyaluran dana bergulir sebesar Rp1,8 triliun . . .
Megapolitanpos.com, Jakarta - Dalam mendukung pelarangan impor produk pakaian bekas (thrifting) dari negara lain, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Smesco Indonesia siap menjadi mitra bagi para pebisnis . . .
Megapolitanpos.com, Jakarta - National Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC) Ali Charisma menilai bahwa impor pakaian bekas sangat merugikan disainer dan industri fesyen lokal di samping dampak negatif yang . . .
Megapolitanpos.com, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menilai praktik impor ilegal pakaian bekas bisa menghancurkan industri pakaian dan alas kaki nasional. Jika hal ini terjadi, akan banyak UMKM . . .
Megapolitanpos.com, Jakarta - Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mendukung upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM terkait upaya . . .
Megapolitanpos.com, Sidoarjo, – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali memimpin pemusnahan pakaian bekas asal impor. Sebanyak 824 bal senilai Rp10 miliar pakaian bekas asal impor dimusnahkan di Komplek . . .
Megapolitanpos.com, Jakarta- Holding BUMN Industri Pertambangan MIND ID mencatatkan kinerja progresif sepanjang tahun lalu. Capaian ini turut didukung oleh booming komoditas yang berlangsung pada 2022. Pengamat . . .
Megapolitanpos.com, Bogor - Jumlah usaha mikro di tanah air saat ini mencapai 60 juta unit usaha. Para pelaku usaha mikro tersebut umumnya belum memiliki tata kelola administrasi maupun laporan keuangan. "Hal ini kerap . . .
.jpg)
.jpg)
.jpg)
