MEGAPOLITANPOS.COM, Denpasar Bali- Semangat memupuk jati diri bangsa dihembuskan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Denpasar, Bali. Senator asal Jawa Timur itu menyebutkan bahwa ketahanan kebudayaan menjadi . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Jatinangor -Komite IV DPD RI menyelenggarakan Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah bertempat di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Hadi Prabowo, Rektor . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Mataram, NTB– Mencermati pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sejak tahun 2014 ditambah lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan serta dinamika sosial politik masyarakat, Komite I . . .
.jpg)
MEGAPOLITANPOS.COM, Padang - Komite I DPD RI menyebutkan otonomi daerah saat ini belum mampu hadirkan kesejahteraan rakyat. Bahkan dalam kerangka desentralisasi, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan serta . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta, - Masyarakat Adat Dukung Dr Tubagus Bahrudin(tokoh Muda Banten yang juga Ketua Dewan Pembina Forum Kepala Desa) untuk Masuk dalam Kabinet Prabowo - Gibran Sebagai Menteri Pembangunan Desa, . . .
MEGAPOLITANPO.COM, Jakarta---Puncak Anugerah Jurnalistik Mohamad Hoesni Thamrin (MHT Award) 2024 akan diselenggarakan medio Agustus di Balai Agung, Balai Kota, Pemprov DKI Jakarta."Kita selenggarakan medio Agustus . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, DENPASAR - Maraknya perilaku tidak terpuji, bahkan aktivitas kriminal dan pelanggaran hukum yang dilakukan wisatawan mancanegara (wisman) di Bali jadi sorotan di media sosial dan platform berita. . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Yogyakarta- Komite IV DPD RI menyelenggarakan Uji Sahih Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah di kampus Universitas Gadjah Mada. Dukungan untuk pembahasan RUU . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta-Standar Layanan Informasi Publik yang sesuai dengan UU KIP diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik DPD RI kepada masyarakat. . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Wilayah Papua meminta agar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong proteksi hak politik Orang Asli Papua (AOP). Terutama di dalam . . .
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
