Breaking News
- Realisasi Pengadaan Majalengka Baru 25 Persen, Ribuan Paket Belum Terealisasi
- Harga Pupuk Subsidi Turun 20 Persen, Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
- Kementerian UMKM Perkuat Pemulihan UMKM Aceh melalui Akses Pasar Digital dan Dukungan Pengembangan Usaha
- PERINTIS 10 Hari Mulai Diterapkan, Kantah Kabupaten Tangerang Hadirkan Layanan Peralihan Hak yang Lebih Cepat dan Mudah.
- 14 Samsat Polda Metro Kunjungi Taman Kanak-kanak, Hadirkan Sosok Polisi yang Bersahabat
- Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda
- DPMPTSP Barito Utara Paparkan Lima Manfaat Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro
- Buka Bimtek Perizinan Usaha Berbasis Risiko dan LKPM, Wabup Tekankan Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap OSS-RBA
- Dua Pria Pelaku Pembunuhan Berencana di Pinang Ranti Jaktim Berhasil Ditangkap
- Manfaatkan PTSL untuk Urus Sertipikat, Masyarakat: Proses Dipermudah.
DPR Usulkan Pemerintah Perlu Revisi Garis Kemiskinan Nasional
By Achmad Sholeh(Alek)
2.jpg)
Keterangan Gambar : Komisi XI DPR FPKS Anis Byarwati DPR Usulkan Pemerintah Perlu Revisi Garis Kemiskinan Nasional
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta --- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyambut baik usulan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk merevisi garis kemiskinan nasional sebesar Rp595.242 per orang per bulan.
Menurutnya, standar garis kemiskinan yang terlalu rendah dapat menyesatkan kebijakan pemerintah.
Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta I ini menyatakan bahwa revisi garis kemiskinan nasional ini dapat menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk melakukan perubahan.
Baca Lainnya :
- Disambut Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Muzafar, Komisi I DPR RI Tegaskan Komitmen Dukung Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit.
- Titiek Soeharto Dorong Pemerintah Serap Telur Peternak dan Atasi Kelangkaan Jagung
- Perpres Ojol Baru Atur Kemitraan, Tarif hingga Perlindungan Sosial Pengemudi
- Jamaah Haji 2027 Dapat Subsidi Rp 3 Juta, Pelunasan Jadi Rp 23,24 Juta
- Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI Kawal Percepatan Penurunan Stunting di Desa Slorok, Garum.
"Bank Dunia telah menetapkan tiga kategori garis kemiskinan baru, yaitu kemiskinan ekstrem sebesar US$3 PPP per hari per orang (setara Rp546.000 per bulan), lower-middle income country sebesar US$4,2 PPP per hari per orang (setara Rp765.000 per bulan), dan upper-middle income country sebesar US$8,3 PPP per hari per orang (setara Rp1,5 juta per bulan)," terang Anis.
Indonesia, imbuhnya, yang masuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas, memiliki PDB per kapita sebesar Rp78,62 juta atau sekitar US$4.960,3.
"Jika menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia untuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas, maka persentase penduduk miskin di Indonesia akan mengalami lonjakan signifikan," terang Anis.
Oleh karena itu, Anis Byarwati menyarankan agar Indonesia minimal mengikuti standar garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-bawah sebesar US$4,2 PPP per orang per bulan atau sekitar Rp765.000 per orang per bulan.
"Dengan demikian, tingkat kemiskinan di Indonesia akan menjadi sekitar 20% dari total populasi, dibandingkan dengan 8% menurut versi BPS," tutup Anis.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).
.jpg)
Loading....
