MEGAPOLITANPOS.COM JAKARTA - Kebijakan Work From Home (WFH) yang digadang-gadang mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kini menghadapi sorotan serius. Di balik narasi efisiensi energi, muncul isu yang lebih mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan hingga manipulasi aset negara.

Anggota DPR RI Komisi XII dari Fraksi PKS, Ir. H. Ateng Sutisna, MBA, mengingatkan bahwa penghematan BBM tidak boleh mengabaikan aspek pengawasan. Ia menilai, tanpa kontrol ketat, kebijakan WFH justru bisa membuka celah baru kebocoran anggaran. Pernyataan tersebut disampaikan dikutip dari akun resminya, Rabu (15/04/2026).

"Penghematan BBM melalui WFH harus diiringi pengawasan aset negara," tegasnya.

Baca Lainnya :

• Anto Febrianto Tantang Pemuda Majalengka : Mandiri dan Berani Kritik
• Interupsi PDIP Warnai Paripurna APBD Majalengka, Bupati Beri Penjelasan
• Bupati Majalengka Beberkan Hasil Paripurna APBD 2026, Dana Tetap Aman
• APBD Majalengka 2026 Naik Jadi Rp 3,14 Triliun, Ini Rincian Anggarannya
• Persib Gagal Juara, Ateng Sutisna Ajak Bobotoh Tetap Solid dan Bermartabat

Sorotan semakin tajam setelah muncul temuan praktik manipulasi kendaraan dinas. Ateng mengungkap adanya dugaan perubahan pelat kendaraan dari pelat merah menjadi pelat hitam, yang mengindikasikan lemahnya pengawasan dan potensi penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi.

"Ditemukan praktik manipulasi pelat kendaraan dinas, dari pelat merah menjadi pelat hitam. Ini menjadi sinyal adanya krisis integritas dalam pengelolaan aset negara," ungkapnya.

Ia juga menyoroti penggunaan kendaraan dinas di luar kepentingan kedinasan, terutama saat akhir pekan panjang. Praktik ini dinilai bertentangan dengan semangat efisiensi energi yang sedang didorong pemerintah.

"Penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, terutama saat akhir pekan panjang, berpotensi merusak tujuan efisiensi energi nasional," tambahnya.

Menurut Ateng, pola kerja WFH membuat pengawasan terhadap aset negara menjadi lebih kompleks. Tanpa sistem monitoring yang transparan dan berbasis teknologi, potensi penyalahgunaan akan semakin sulit dideteksi.

Isu ini berkembang di tengah tekanan pemerintah untuk menekan subsidi energi yang terus membengkak. Publik pun mulai mempertanyakan efektivitas kebijakan WFH apakah benar menghasilkan penghematan, atau justru memunculkan celah baru yang tak terlihat?

Sejumlah kalangan mendesak adanya audit menyeluruh serta penguatan sistem pengawasan aset negara selama kebijakan WFH diberlakukan. Transparansi dinilai menjadi kunci agar efisiensi tidak hanya menjadi slogan.

"Efisiensi harus tetap akuntabel. Jangan sampai penghematan di satu sisi, justru menimbulkan kebocoran di sisi lain," pungkasnya.

Di tengah upaya negara menahan laju konsumsi energi, peringatan ini menjadi alarm serius. WFH bisa jadi solusi, namun tanpa pengawasan ketat, ia juga berpotensi menjadi pintu masuk penyimpangan baru.