MEGAPOLITANPOS.COM Jawa Tengah - Warga Desa Warungpiring, Kecamatan Warungpiring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, kecewa dengan pelayanan oknum kepala desa dan perangkatnya dalam memberikan pelayanan khusus administrasi. Berharap, pihak terkait atau pemerintah melakukan langkah pembinaan.

Kronologis awal, Ikhrom (27) menceritakan bahwa pada tanggal 03 Februari 2023 berniat ingin mengurus surat keterangan perbaikan kelahiran dari desa atau kelurahan namun sekian jam menunggu tanpa hasil yang jelas.

"Dari pagi sekira pukul 08.30 WIB ke kelurahan, bertemu dengan perangkat kelurahan dan menyanggupi membuat surat keterangan dari kelurahan. 2 (dua) jam tetap menunggu tidak juga jadi dokumen yang saya perlukan," ungkapnya. Senin, (22/04/2024)

Baca Lainnya :

• Dinkes Absen dalam Audiensi, DPRD Majalengka Tegaskan Pentingnya Akuntabilitas Pengelolaan IPAL
• PAD Majalengka Melejit! Pajak Kendaraan Sumbang Rp 83,6 Miliar, Sinyal Kuat Ekonomi Daerah Bangkit
• DPRD Majalengka Soroti Limbah Industri dan IPAL, Targetkan Masalah Sampah Tuntas 2026
• KIM Jadi Garda Depan Perang Informasi: Dari Majalengka, Jawa Barat Gaspol Lawan Hoaks di Era Digital!
• Di Tengah Bayang-Bayang Konflik Global, Majalengka Pastikan Haji 2026 Tetap Berangkat : 730 Jemaah Siap Menuju Tanah Suci

Ia juga kembali mengakui bahwa, hal yang sama kembali berulang di bulan awal Oktober 2023.

"Saya kembali datang ke desa guna kepentingan administrasi keluarga, juga untuk meminta informasikan mengenai objek yang menjadi sengketa untuk di buka kan data leter c peta blok dan silislah tentang perpindahan objek yang disengketakan akan tetapi kembali pihak desa serasa menutup informasi tersebut dengan alasan bahwa desa tidak menyiapkan berkas yang diminta," terangnya.

Diceritakan kembali, hingga ketiga kalinya dengan hal yang sama terjadi pada tanggal 18 april 2024.

Saya datang kembali secara sopan santun beretika menyampaikan keperluan saya untuk kembali meminta administrasi  untuk mengurus gugatan yaitu "Surat ahli waris/silsilah keluarga,"

"Saya datang karna mendapatkan arahan dari pengadilan untuk mengurus meminta surat dari desa dan melampirkan data persyratan lengkap sesuai prosedur. Saya menjelaskan maksud tujuan saya akan tetapi tetap hasilnya minor pihak desa tidak bersedia membuatkan/mengeluarkan dengan bermacam alasannya, padahal maksud dan tujuan untuk mengurus itu hasil dari keterangan pihak pengadilan," akunya lagi.

Ikhrom diakhir berharap agar kejadian apa yang dialami ini menjadi perhatian pihak terkait guna menindaklanjutinya, oknum kelurahan atau desa layaknya harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal hingga selesai.

"Upaya langkah pembinaan, masyarakat memelurkan pelayanan. Jika tidak ada tindakan, apa yang dialami oleh saya bisa terjadi ke masyarakat yang lain," tegasnya.

Semetara itu, Kepala Desa Warungpiring Muhamad Kharis Munawir saat diminta keterangannya oleh media ini melalui telepon menggunakan gawai aplikasi Whatsapp hingga berita ini tayang pangillan telepon tidak terjawab. ** (Red)