MEGAPOLITANPOS.COM- Muara Teweh – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie dan Sekda Muhlis, memaparkan rencana besar pembangunan Infrastruktur Kabupaten melalui Skema Multiyears dalam rapat koordinasi di DPRD setempat, Kamis (30/04/2026). 

Langkah strategis ini diambil untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terutama dalam mempercepat Konektivitas Antarwilayah. 

Baca Lainnya :

• Kecam Keras 9 Pasar di Kota Blitar Sepi, Disperindag Harus Buang Konsep Cara Lama
• Proyek Jaringan Irigasi Disorot, Dugaan Penyimpangan Menguat di Majalengka
• Digerebek di Parkiran Alfamart! Pengedar Obat Keras Ilegal Diciduk di Talaga
• Bupati Eman : Prestasi IPM 71,37 Tercapai, Tapi ATS Jadi PR Besar
• Gagal Kabur! Pencuri Motor Diringkus Warga Usai Kepergok Dorong Scoopy

Bupati menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan Komitmen kuat agar proyek berskala besar dapat terlaksana secara Optimal dan berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam paparannya, H. Shalahuddin menyoroti penyelesaian tiga jembatan utama yang menjadi prioritas, yakni Jembatan Lemo, Jembatan Tumpung Laung, dan Jembatan Lahei. Khusus untuk Jembatan Tumpung Laung, pemerintah melakukan perubahan desain yang signifikan dari yang semula hanya Jembatan Gantung untuk pejalan kaki menjadi Jembatan permanen yang dapat dilalui kendaraan roda empat. 

Perubahan ini dilakukan untuk memastikan aksesibilitas yang lebih luas dan meningkatkan denyut ekonomi masyarakat di pelosok desa.

Selain jembatan, pemerintah juga fokus pada peningkatan kapasitas jalan di titik-titik krusial. Rencana pelebaran jalan di dalam kota Muara Teweh akan segera dieksekusi guna mengantisipasi kemacetan parah dalam lima tahun ke depan akibat peningkatan volume kendaraan. Tak hanya di pusat kota, perbaikan jalan strategis seperti Simpang Benangin menuju Mampuak hingga Lampeong juga masuk dalam agenda besar ini. Targetnya, pada tahun 2029 tidak ada lagi Kecamatan di Barito Utara yang terisolasi dan semuanya sudah bisa ditembus melalui jalur darat.

Bupati menjelaskan bahwa secara teknis, pengerjaan fisik proyek-proyek ini dibatasi maksimal selama 18 bulan atau satu setengah tahun. Hal ini bertujuan untuk menghindari beban eskalasi harga satuan yang bisa mencapai 12 hingga 16 persen jika proyek melewati tahun ke-13 pengerjaan. 

"Kami ingin pengerjaan fisiknya cepat dan efisien, namun pembayarannya dilakukan secara bertahap selama empat tahun hingga 2029 agar struktur APBD tetap sehat dan aman," ungkap H. Shalahuddin.

Melalui perencanaan yang matang ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap dapat mewariskan Infrastruktur yang kokoh bagi generasi mendatang.

 Dengan Fasilitas Publik yang Prima, diharapkan kualitas hidup masyarakat akan meningkat seiring dengan kemudahan akses Transportasi. 

Bupati juga mengapresiasi seluruh jajaran instansi terkait, termasuk PUPR, Inspektorat, dan bagian keuangan, yang telah bekerja cermat dalam menghitung efektivitas program ini demi masa depan daerah yang lebih sejahtera.

(A)