- DPD PSI Majalengka Turun ke Masyarakat, Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Perkuat Struktur Partai
- RoboSports Bangun Ekosistem Olahraga Robotik Modern
- Kolaborasi Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan
- Bentuk Kepedulian terhadap Sesama, Kementerian ATR/BPN Gelar Bazar Ramadan 1447 H
- Sosialisasi Permen 2/2026 tentang Kearsipan, Sekjen ATR/BPN: Pengelolaan Arsip Penting bagi Pelayanan Pertanahan
- Berikan Pengarahan di Rakerda Kanwil BPN Provinsi Sumsel, Sekjen ATR/BPN: Kemampuan Kelola Tiga Instrumen Jadi Kunci Sukses Pemimpin
- Bedah Buku di Universitas Sahid, GEMA Kosgoro Dorong Menlu Sugiono Pelajari Reunifikasi Korea: Game Theory
- Politisi PKB Safari Ramadhan Perkuat Kebersamaan Bersama Masyarakat Lahei
- Dewan Hasrat, Safari Ramadhan Jadi Wadah Serap Aspirasi Warga Lahei
- Wujud Nyata Kedekatan Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat Safari Ramadhan di Bukit Sawit
Wacana Penonaktifan NIK DKI Warga Tak Tinggal di Jakarta, PSI : Alasan Utamanya agar Pemberian Program dan Bansos Tepat Sasaran

Keterangan Gambar : Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta August Hamonangan
MEGAPOLITANPOS.COM DKI Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menanggapi tentang wacana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta yang akan menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK) DKI Jakarta milik warga yang tidak lagi tinggal di Ibu Kota mulai Maret 2024.
Menurutnya, wacana tersebut perlu didukung dengan alasan utama agar program pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih tepat sasaran, terutama bantuan-bantuan yang diberikan untuk warga DKI.
"Alasan utama penonaktifan haruslah supaya pemberian program dan bansos tepat sasaran untuk warga DKI yang tidak mampu, juga tepat sasaran kepada warga yang turut serta berkontribusi membangun kota Jakarta dengan membayar pajak dan bertempat tinggal di Jakarta," jelasnya.
Baca Lainnya :
- DPD PSI Majalengka Turun ke Masyarakat, Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Perkuat Struktur Partai
- Pesantren Al-Mizan Gelar Ramadhan Fest 2026, Hadirkan Zikir hingga Bahtsul Masail
- Proyek Geothermal Halmahera Barat Disorot, Komisi XII DPR RI Dorong Evaluasi
- Milad ke-65 H. Ateng Sutisna, Doa dan Apresiasi Mengalir untuk Anggota DPR RI dari PKS
- 117 Kilometer Jalan Dikebut, Warga Majalengka Sambut Mudik Tanpa Waswas
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan dalam praktek sebelumnya, banyak bansos ataupun program pemprov tidak tepat sasaran lantaran diberikan pada mereka yang tidak berdomisili di DKI.
"Kami mendukung wacana itu, artinya anggaran yang kami setujui seringkali dikeluhkan kurang, terutama dalam memberikan bantuan sosial, yang nyatanya tidak tepat sasaran," tegasnya.
Selain itu, August juga meminta agar dukcapil memerhatikan jangka waktu orang tersebut yang tidak tinggal di Jakarta. Bisa saja, sambungnya, orang tersebut ke luar kota untuk bekerja dan akan kembali ke Jakarta suatu hari nanti.
"Orang-orang yang akan dinonaktifkan NIK-nya harus diberikan notifikasi entah melalui SMS atau melalaui perangkat RT RW di daerah tempat dia tinggal sekarang agar tidak terjadi kesalahpamahaman," tutupnya.* ** (Jhn)















