MEGAPOLITANPOS.COM DKI Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menanggapi tentang wacana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta yang akan menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK) DKI Jakarta milik warga yang tidak lagi tinggal di Ibu Kota mulai Maret 2024.

Menurutnya, wacana tersebut perlu didukung dengan alasan utama agar program pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih tepat sasaran, terutama bantuan-bantuan yang diberikan untuk warga DKI.

"Alasan utama penonaktifan haruslah supaya pemberian program dan bansos tepat sasaran untuk warga DKI yang tidak mampu, juga tepat sasaran kepada warga yang turut serta berkontribusi membangun kota Jakarta dengan membayar pajak dan bertempat tinggal di Jakarta," jelasnya.

Baca Lainnya :

• Baznas Majalengka Siapkan 10 Masjid Jadi Motor Penggerak Ekonomi Umat
• Yonif TP 338 Majalengka Bergerak, dari Pangan hingga Kesehatan
• Bupati Eman Hadir, Makom Albab Majalengka Siap Tancap Gas 2026-2031
• Transformasi Bank DKI Jadi Bank Jakarta, Pemprov DKI Dorong Ekspansi Bisnis
• Diduga Adu Kekuatan Antarkelompok, 5 Orang Diamankan Polisi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan dalam praktek sebelumnya, banyak bansos ataupun program pemprov tidak tepat sasaran lantaran diberikan pada mereka yang tidak berdomisili di DKI.

"Kami mendukung wacana itu, artinya anggaran yang kami setujui seringkali dikeluhkan kurang, terutama dalam memberikan bantuan sosial, yang nyatanya tidak tepat sasaran," tegasnya.

Selain itu, August juga meminta agar dukcapil memerhatikan jangka waktu orang tersebut yang tidak tinggal di Jakarta. Bisa saja, sambungnya, orang tersebut ke luar kota untuk bekerja dan akan kembali ke Jakarta suatu hari nanti.

"Orang-orang yang akan dinonaktifkan NIK-nya harus diberikan notifikasi entah melalui SMS atau melalaui perangkat RT RW di daerah tempat dia tinggal sekarang agar tidak terjadi kesalahpamahaman," tutupnya.* ** (Jhn)