- Puspa Nuswantara 2026 Resmi Dibuka, Ajang Perkuat Ekosistem Batik Asli Indonesia
- Polres Metro Jakarta Pusat Musnahkan Barang Bukti Hasil Ungkap 12 Kasus Narkoba Juni 2026
- Polres Majalengka Amankan Aksi Damai, Pemda Terima Aspirasi
- Promo Bumbu Masak di Jakarta Fair 2026 Jadi Buruan Pengunjung, Cek Daftar Booth Favoritnya
- Sekretariat DPRD Barito Utara Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun kepada H. Nurul Anwar
- Gun Sriwitanto Hadiri Penutupan Batara Expo 2026, Dukung Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif
- BRI Life Perkuat UMKM Sleman, Olahan Singkong Naik Kelas Lewat Program CSR Berkelanjutan
- Ribuan Massa Kepung DPRD Majalengka, Desak Program MBG Jalan
- Si Luna Inovasi Program Digital Mudahkan Layanan Publik di Kelurahan Kamulan
- Dewan Pers Berikan Mandat RRI Gelar UKW Siber, Perkuat Profesionalisme Pers Digital
DPRD Hadiri Rakor Tata Kelola Pemkab Barito Utara di Gedung KPK RI

MEGAPOLITANPOS.COM - Jakarta – Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini bersama sejumlah anggota DPRD lainnya turut menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Barito Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (13/05/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, unsur legislatif, serta perangkat daerah terkait sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Baca Lainnya :
- Puspa Nuswantara 2026 Resmi Dibuka, Ajang Perkuat Ekosistem Batik Asli Indonesia
- Polres Metro Jakarta Pusat Musnahkan Barang Bukti Hasil Ungkap 12 Kasus Narkoba Juni 2026
- Polres Majalengka Amankan Aksi Damai, Pemda Terima Aspirasi
- Promo Bumbu Masak di Jakarta Fair 2026 Jadi Buruan Pengunjung, Cek Daftar Booth Favoritnya
- Sekretariat DPRD Barito Utara Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun kepada H. Nurul Anwar
Kehadiran pimpinan dan anggota DPRD Barito Utara dalam kegiatan itu menunjukkan dukungan legislatif terhadap upaya perbaikan sistem pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan hibah dan bantuan sosial.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan menindaklanjuti arahan dan permintaan data dari KPK, di antaranya melakukan konsolidasi lintas perangkat daerah serta mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Selain itu, turut disampaikan sejumlah catatan evaluasi terkait Pokok Pikiran DPRD, pengadaan langsung, pelaksanaan e-purchasing, serta pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang masih memerlukan pembenahan dan penguatan administrasi.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap melalui rapat koordinasi tersebut dapat memperoleh arahan dan rekomendasi dari KPK guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terukur, dan berkelanjutan.
Sinergi antara eksekutif, legislatif dan KPK diharapkan terus terjalin demi mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.
(A)

















