- Regenerasi PBSI Membuahkan Hasil, Dua Pasangan Muda Indonesia Curi Perhatian Dunia
- Kurangi Kiriman ke Bantar Gebang, Kelurahan Cawang Terapkan Pengolahan Sampah dari Sumber
- Pengurus Baru KONI Ajukan Pinjaman Gedung Sekretariat ke Pemkot Blitar
- Menteri PU Dody: 222 Dapur MBG - SPPG di Daerah 3T Sudah Dibangun
- Pemikiran Bung Karno Suri Tauladan Bangsa dan Generasi Muda
- Pramono Anung Pastikan Anggaran Kesehatan Tak Dipangkas, Resmikan Gedung Baru Puskesmas Matraman
- Perkuat Akses dan Ketahanan Wilayah, Danramil 01/Tln Lakukan Pembangunan Jembatan Garuda
- Koramil 07/Pda Bersama DLH Lakukan Aksi Bersih Lingkungan Di Perigi Baru
- Patroli Malam Kodim 0506/Tgr Jaga Keamanan dan Ketertiban Wilayah
- Hadiri Milad ke-26 YASPIDA, Menteri Nusron: Santri Harus Siap Menjadi Ulama, Teknokrat, dan Pemimpin Bangsa
Di Forum KPK, Bupati Shalahuddin Beberkan Evaluasi Tata Kelola Pemkab Barito Utara

MEGAPOLITANPOS.COM - Jakarta – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin secara terbuka menyampaikan sejumlah catatan penting terkait tata kelola pemerintahan daerah saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (13/05/2026).
Dalam paparannya, Bupati menegaskan bahwa keterbukaan mengakui kekurangan merupakan langkah awal menuju perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.
Baca Lainnya :
- Regenerasi PBSI Membuahkan Hasil, Dua Pasangan Muda Indonesia Curi Perhatian Dunia
- Kurangi Kiriman ke Bantar Gebang, Kelurahan Cawang Terapkan Pengolahan Sampah dari Sumber
- Pengurus Baru KONI Ajukan Pinjaman Gedung Sekretariat ke Pemkot Blitar
- Menteri PU Dody: 222 Dapur MBG - SPPG di Daerah 3T Sudah Dibangun
- Pemikiran Bung Karno Suri Tauladan Bangsa dan Generasi Muda
“Kami menyadari bahwa keterbukaan dalam mengakui kekurangan merupakan langkah awal menuju perbaikan yang berkelanjutan,” ujar Shalahuddin.
Ia memaparkan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian, di antaranya ketidaksinkronan Pokok Pikiran DPRD dengan dokumen perencanaan daerah, lemahnya administrasi pengadaan langsung, hingga pencatatan transaksi e-purchasing yang belum terintegrasi optimal.
Selain itu, pengelolaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan juga disebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek verifikasi, validasi, serta ketertiban pelaporan.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Barito Utara disebut telah melakukan langkah-langkah perbaikan dengan menginstruksikan seluruh perangkat daerah menyiapkan data sesuai permintaan KPK, melakukan konsolidasi lintas OPD, serta mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai APIP.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pendampingan yang terus dilakukan melalui program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dapat terus diperkuat demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Hadir dalam kegiatan Ely Kusumastuti Deputi Bidang Koordinasi danSupervisi KPK,Imam Turmudhi Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi III,
Tri Desa Adi Nurcahyo Plh. Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan,
Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara,Sekretaris Daerah beserta jajaran dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah yang hadir.
(Dd)



.jpg)













