- Puspa Nuswantara 2026 Resmi Dibuka, Ajang Perkuat Ekosistem Batik Asli Indonesia
- Polres Metro Jakarta Pusat Musnahkan Barang Bukti Hasil Ungkap 12 Kasus Narkoba Juni 2026
- Polres Majalengka Amankan Aksi Damai, Pemda Terima Aspirasi
- Promo Bumbu Masak di Jakarta Fair 2026 Jadi Buruan Pengunjung, Cek Daftar Booth Favoritnya
- Sekretariat DPRD Barito Utara Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun kepada H. Nurul Anwar
- Gun Sriwitanto Hadiri Penutupan Batara Expo 2026, Dukung Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif
- BRI Life Perkuat UMKM Sleman, Olahan Singkong Naik Kelas Lewat Program CSR Berkelanjutan
- Ribuan Massa Kepung DPRD Majalengka, Desak Program MBG Jalan
- Si Luna Inovasi Program Digital Mudahkan Layanan Publik di Kelurahan Kamulan
- Dewan Pers Berikan Mandat RRI Gelar UKW Siber, Perkuat Profesionalisme Pers Digital
Di Forum KPK, Bupati Shalahuddin Beberkan Evaluasi Tata Kelola Pemkab Barito Utara

MEGAPOLITANPOS.COM - Jakarta – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin secara terbuka menyampaikan sejumlah catatan penting terkait tata kelola pemerintahan daerah saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (13/05/2026).
Dalam paparannya, Bupati menegaskan bahwa keterbukaan mengakui kekurangan merupakan langkah awal menuju perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.
Baca Lainnya :
- Puspa Nuswantara 2026 Resmi Dibuka, Ajang Perkuat Ekosistem Batik Asli Indonesia
- Polres Metro Jakarta Pusat Musnahkan Barang Bukti Hasil Ungkap 12 Kasus Narkoba Juni 2026
- Polres Majalengka Amankan Aksi Damai, Pemda Terima Aspirasi
- Promo Bumbu Masak di Jakarta Fair 2026 Jadi Buruan Pengunjung, Cek Daftar Booth Favoritnya
- Sekretariat DPRD Barito Utara Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun kepada H. Nurul Anwar
“Kami menyadari bahwa keterbukaan dalam mengakui kekurangan merupakan langkah awal menuju perbaikan yang berkelanjutan,” ujar Shalahuddin.
Ia memaparkan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian, di antaranya ketidaksinkronan Pokok Pikiran DPRD dengan dokumen perencanaan daerah, lemahnya administrasi pengadaan langsung, hingga pencatatan transaksi e-purchasing yang belum terintegrasi optimal.
Selain itu, pengelolaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan juga disebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek verifikasi, validasi, serta ketertiban pelaporan.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Barito Utara disebut telah melakukan langkah-langkah perbaikan dengan menginstruksikan seluruh perangkat daerah menyiapkan data sesuai permintaan KPK, melakukan konsolidasi lintas OPD, serta mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai APIP.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pendampingan yang terus dilakukan melalui program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dapat terus diperkuat demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Hadir dalam kegiatan Ely Kusumastuti Deputi Bidang Koordinasi danSupervisi KPK,Imam Turmudhi Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi III,
Tri Desa Adi Nurcahyo Plh. Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan,
Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara,Sekretaris Daerah beserta jajaran dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah yang hadir.
(Dd)

















