- Harap Perdamaian, Keluarga Salah Satu Tersangka Kasus Padel Gelar Doa Bersama
- PRSI Gelar Sosialisasi dan Pelatihan Robotik di SDN Pancoran 07 Pagi Jakarta Selatan
- Sidak di RW 05 Poris Gaga, Komisi I : Para Pengembang di Kota Tangerang Harap Berikan Akses Jalan Untuk Warga
- Panggih Riadi, Kembali Mengabdi untuk Desa Sumberboto Maju
- Hanya di Jakarta Fair 2026, Produk Furniture Diskon hingga 60 Persen
- Terkait Isu Dugaan Penyekapan dan Pemerasan di Percetakan “Mau Print”, Pemilik Percetakan Memberikan Klarifikasi dan Memohon Masyarakat Jangan Mudah Terbawa Opini Sesaat
- Dari Pupuk Bersubsidi hingga Klinik Kesehatan, KDMP Tamanmartani Hadirkan Solusi Nyata bagi Warga
- PRSI dan PT Angri Pangan Indonesia Maju Teken MoU Dukung Program Robotika untuk Negeri
- Majalengka Gaspol PAD, Retribusi TKA Tembus Target 5,6 Miliar
- Baznas-Polres Sumedang Khitan Massal, 82 Anak Terbantu Warga
Tidak Lagi Jadi Ibu Kota Negara, PSI Minta Pemerintah Pusat Buat Kantor Perwakilan di Jakarta

Keterangan Gambar : Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menanggapi soal Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota negara pada 2024.
MEGAPOLITANPOS.COM DKI Jakarta,-Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menanggapi soal Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota negara pada 2024. Ibu Kota Negara atau IKN akan mulai pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai tahun depan.
Dia meminta pemerintah pusat membentuk kantor perwakilan di DKI Jakarta untuk mempermudah segala proses birokrasi, perizinan dan hal lainnya. Hal tersebut guna mempermudah segala urusan saat Jakarta menjadi kota pusat bisnis nantinya.
"Jika nantinya menjadi pusat bisnis, maka instansi pemerintah pusat yang berhubungan dengan perizinan harus memiliki kantor perwakilan di Jakarta agar proses pengurusan izin tetap efektif," jelasnya.
Baca Lainnya :
- Majalengka Gaspol PAD, Retribusi TKA Tembus Target 5,6 Miliar
- Baznas-Polres Sumedang Khitan Massal, 82 Anak Terbantu Warga
- Polres Majalengka Bongkar Jaringan Tembakau Sintetis, 1 Ditangkap
- LKPM Soroti RTRW Majalengka, Ancaman Nyata bagi Investor
- Bupati Majalengka Lantik 4 Pejabat, RSUD dan Investasi Disorot
Anggota Komisi A DPRD DKI ini juga meminta pemerintah pusat membuat kebijakan yang jitu terhadap pemanfaatan gedung-gedung pemerintahan yang sudah tidak terpakai nantinya.
"Gedung-gedung pemerintahan pusat harus dipastikan tidak terbengkalai. Harus tetap diberdayakan," urainya.
Menurutnya, Pemindahan ibu kota tidak lantas membuat Jakarta menjadi redup. Namun, Jakarta harus tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat bagi Indonesia.
"Jadi, pemerintah harus memikirkan Jakarta juga, harus didesain ulang. Sehingga Jakarta juga akan terus serta tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat bagi Indonesia," ungkapnya. ** (Jhn)










.jpg)




