Megapolitanpos.com, Jakarta- Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengomentari informasi Bank Dunia tentang kemiskinan ekstrem Indonesia yang tinggal 1,5%. 

"Kita mengapresiasi pencapaian pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Tetapi perlu kita catat bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Bank Dunia masih menggunakan asumsi Purchasing Power Parity (PPP) sebesar US$ 1,9 per kapita per hari, sedangkan saat ini World Bank sudah menggunakan asumsi PPP sebesar US$ 2,15 per kapita per hari, jika menggunakan asumsi terbaru tentu angka kemiskinan ekstrem kita bertambah" katanya Komplek Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta (16/5/23).

“Kita ingin Pemerintah responsif dan menyiapkan program pengentasan kemiskinan ekstrem lebih fokus dan tepat sasaran. Fokusnya tetap mencakup rumah tangga yang secara ekonomi tidak aman, yang rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan”, jelas Anis.

Baca Lainnya :

• Kecam Keras 9 Pasar di Kota Blitar Sepi, Disperindag Harus Buang Konsep Cara Lama
• Makna Kartini Masa Kini, DPR Soroti Pendidikan Perempuan dan Ketahanan Keluarga
• Sorotan Nasional! Ateng Sutisna : DHE SDA Harus Jadi Solusi, Bukan Beban Baru Tata Kelola PSE
• WFH Hemat BBM Disorot DPR : Ada Dugaan Manipulasi Kendaraan Dinas
• H. Iing Misbahuddin Sebut Halal Bihalal PKS Wadah Satukan Visi Bangun Majalengka

Bank Dunia juga menaikkan ketentuan batas untuk kelas penghasilan menengah ke bawah (lower middle-income class). Batas kelas penghasilan menengah ke bawah dinaikkan dari US$3,20 menjadi US$3,65 per orang per hari.

"Sekiranya batas kelas penghasilan menengah bawah dinaikkan seperti saran Bank Dunia dari US$ 3,2 menjadi US$ 3,65 per kapita per hari, maka akan terlihat penduduk sangat rentan secara ekonomi, apabila terjadi guncangan seperti pandemi atau kondisi ekonomi lainnya, mereka dengan cepat jatuh dibawah garis kemiskinan" ujarnya.

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini mengingatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024 menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7% hingga 6,5%, atau 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk pada akhir tahun 2024. 

"Per September 2022, BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai sebesar 26,36 juta atau 9,57% artinya masih jauh dari target 7%. Bahkan angka kemiskinan di 14 provinsi masih berada di atas rata-rata nasional.

Legislator PKS ini menyatakan bahwa program pengentasan kemiskinan Pemerintah selama ini belum efektif dan mencapai sasaran secara tepat dan langsung. 

"Saya mengingatkan, dilapangan program-program pengentasan kemiskinan banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan data yg digunakan banyak yang kurang tepat sasaran. Sementara disisi lain kita ketahui bahwa target Pemerintah sangat ambisius," tutupnya.

Reporter: Achmad Sholeh