- Hari Santri 2026, Nurul Anwar Ajak Santri Terus Belajar dan Berkarya
- Hari Santri 2026, Benny Siswanto Dorong Santri Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah
- Hasil Pilkades Kebonjati Dipertanyakan, Warga Soroti Sistem QR Code
- Bangun Kedaulatan Ekonomi, Menkop Dorong Kolaborasi Cendekiawan dan Koperasi
- Sejarah Baru Pramuka Majalengka, 545 Anggota Resmi Jadi Pramuka Garuda
- Kantah Kabupaten Tangerang Salurkan UGK Untuk Pembangunan KSCS, Dukung Manfaat Air Baku bagi Masyarakat
- Perkuat Budaya Antikorupsi, Kantah Kabupaten Tangerang Ikuti Workshop Integritas Bersama KPK
- Kantah Kabupaten Pandeglang Ikuti Workshop Integritas Bersama KPK Bangun Budaya Anti Korupsi
- Lima Hari Kades Sangkanhurip Sulit Ditemui, Warga Pertanyakan Pelayanan Desa
- Kementerian UMKM Lanjutkan Pendampingan Usaha bagi UMKM Aceh Pascabencana
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Klarifikasi Menteri Maman Ke KPK Tunjukkan Political Goodwill

Keterangan Gambar : Pakar Hukum Tata Negara (HTN) sekaligus dosen di STIH IBLAM Law School, Radian Syam
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Di tengah sorotan publik, Pakar Hukum Tata Negara (HTN) sekaligus dosen di STIH IBLAM Law School, Radian Syam menilai, langkah Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang datang langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai political goodwill yang menunjukkan niat Menteri Maman untuk membersihkan nama dan transparan dalam menghadapi masalah.
“Kita harus menghormati dan mengapresiasi langkah Menteri Maman yang bersedia bekerja sama dengan KPK," katanya lewat keterangan resmi, Selasa (8/7/2025).
Menurutnya, langkah Menteri Maman yang datang langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan bukti-bukti pembayaran dan transaksi terkait mendapat apresiasi.
Baca Lainnya :
- Kementerian UMKM Lanjutkan Pendampingan Usaha bagi UMKM Aceh Pascabencana
- Kementerian UMKM Percepat Pemulihan Wirausaha Terdampak Bencana di Sumatera
- Jambore Kumitra 2026, Kementerian UMKM Perluas Akses Modal dan Pasar di Kalimantan Selatan
- Dua Tahun Kabinet Merah Putih Kementerian UMKM Perluas Akses Usaha dan Pembiayaan
- Kementerian UMKM Percepat Pemulihan UMKM di Kepulauan Nias melalui Tiga Program Terintegrasi
Secara hukum, pelaporan dan penyelidikan memang harus dilakukan apabila terdapat dugaan penggunaan anggaran negara yang tidak sesuai prosedur.
Radian menyebut, pejabat publik seperti Menteri UMKM Maman memang melekat pada dirinya (jabatan publik), untuk selalu memegang prinsip transparansi dan etika yang tinggi.
“Tidak hanya dalam tugas dan anggaran, tetapi juga dalam menjaga integritas keluarga, agar terhindar dari praktik kolusi dan nepotisme,” tegasnya.
Di satu sisi, sambung Radian, perjalanan misi budaya yang dalam hal ini Istri Menteri Maman yang menemani anaknya dalam lomba budaya, untuk melakukan perkenalan budaya Indonesia di luar negeri itu harus disambut baik.
“Maka, hal ini menunjukkan adanya dua sisi berbeda dalam situasi yang sedang berlangsung. Namun tetap harus kita lihat dari sisi positifnya,” ujar Radian.
Sebelumnya, Menteri Maman mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat sore (5/7/2025), sekitar pukul 15.05 WIB.
Menurut Mentri Maman, dirinya datang untuk mengklarifikasi viralnya surat berkop kementerian yang mencantumkan nama sang istri, Agustina Hastarini, terkait permintaan fasilitas negara dari sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dalam kunjungan ke Eropa.
"Saya berinisiatif sendiri ingin menyerahkan beberapa dokumen untuk menuntaskan polemik isu yang beberapa hari ini berkembang, terhadap diri saya, dan keluarga saya," ujar Maman.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, tidak sepeser pun istrinya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian UMKM, ataupun fasilitas-fasilitas KBRI dan pihak lainnya.
“Saya sampaikan, satu rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya,” tegas Maman.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).




.jpg)











