MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar,- Di kota kelahiran Proklamator Soekarno, perdebatan mengenai arah demokrasi Indonesia kembali menemukan nadinya. Sebuah forum diskusi digelar bukan hanya sebagai ruang berbicara, melainkan sebagai ruang ideologis yang mencoba membongkar pertanyaan mendasar, apakah demokrasi kita masih berjiwa Pancasila, atau hanya menjadi prosedur tanpa moral?

Dalam forum bertajuk “Reaktualisasi Nilai Pancasila dalam Menjawab Tantangan Demokrasi” yang digelar di Istana Gebang, Jumat malam (24/4/2026), Mohammad Trijanto, SH., MM., MH., tampil bukan sekadar sebagai narasumber, melainkan sebagai pengingat keras mengenai krisis ideologis yang tengah menggerogoti sendi-sendi demokrasi Indonesia.

Trijanto, yang dikenal sebagai Direktur Revolutionary Law Firm, Ketua Umum IKA UNISBA Blitar, serta Kandidat Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, menawarkan perspektif tajam mengenai hubungan antara hukum, kekuasaan, dan moralitas publik.

Baca Lainnya :

• Raker ke- X Forwat digelar, Usung Program Kerja dan Kaderisasi Organisasi
• Trijanto : Maraknya Politik Uang Tanda Hancurnya Demokrasi Pancasila
• Keruntuhan yang Sunyi : Alarm Keras Komisi III DPRD Majalengka dari Jebakan Utang hingga Pembangunan
• PDIP Majalengka Konsolidasi 343 Desa, Kekuatan Fraksi DPRD Disiapkan Bertambah
• Momentum Hari Buku Sedunia, H. Iing Misbahuddin Serukan Literasi Jadi Tameng Bangsa!

Membuka pemaparannya, Trijanto memberikan kritik tajam terhadap kondisi demokrasi Indonesia masa kini yang dinilai mengalami degradasi substansi. Ia menilai praktik politik saat ini tidak lagi digerakkan oleh nilai, melainkan oleh transaksi.

“Hari ini kita tidak sedang menghadapi sekadar penyimpangan demokrasi—kita sedang menyaksikan demokrasi yang kehilangan ruhnya. Ketika Pancasila tidak dijadikan landasan operasional, maka yang muncul adalah demokrasi prosedural yang dikendalikan oleh uang, kepentingan, dan manipulasi,” tegasnya.

Menurut pandangan Trijanto, fenomena politik uang bukanlah sebuah anomali atau penyakit baru, melainkan konsekuensi logis dari ditinggalkannya Pancasila sebagai sistem nilai bangsa.

“Jangan kita pura-pura heran melihat politik uang. Itu bukan penyakit baru—itu adalah gejala dari sistem yang dibiarkan tanpa ideologi. Ketika nilai ditinggalkan, maka uang akan mengambil alih sebagai bahasa utama kekuasaan,” tambahnya.

Mengacu pada pemikiran Soekarno, Trijanto menegaskan, bahwa Pancasila tidak pernah dimaksudkan sebagai simbol formal belaka, melainkan sebagai operating system atau dasar penggerak dalam kehidupan berbangsa.

“Kesalahan terbesar kita adalah menjadikan Pancasila sebagai retorika, bukan sebagai sistem etika yang hidup. Padahal Bung Karno merumuskan Pancasila sebagai jalan revolusi—sebagai alat pembebasan rakyat dari penindasan, termasuk penindasan dalam bentuk oligarki politik,” ujarnya.

Ia menyoroti kecenderungan praktik politik hari ini yang bergerak ke arah oligarkis, di mana kekuasaan berputar pada segelintir elit yang memiliki akses finansial.

“Kalau demokrasi hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang punya modal besar, maka itu bukan demokrasi Pancasila—itu plutokrasi yang dibungkus prosedur pemilu,” tandasnya.

Berbeda dengan pandangan umum yang cenderung menyalahkan moral individu pelaku politik uang, Trijanto menawarkan analisis struktural yang lebih dalam.

“Kita terlalu sering menyalahkan pelaku, tapi lupa memperbaiki sistem. Politik uang itu bukan sekadar soal moral individu—itu adalah produk dari sistem politik yang permisif terhadap transaksi kekuasaan,” jelasnya.

Trijanto menegaskan, selama Pancasila tidak dijadikan kerangka dalam kebijakan publik, regulasi, dan standar etika kekuasaan, maka praktik manipulasi tidak akan pernah hilang.

“Selama kita tidak berani mengembalikan Pancasila sebagai basis regulasi, sebagai dasar rekrutmen politik, dan sebagai standar etika kekuasaan—maka politik uang tidak akan hilang. Ia hanya akan berubah bentuk, semakin canggih, semakin sistematis,” tegasnya.

Terkait agenda demokrasi ke depan khususnya Pemilu 2029, Trijanto menolak optimisme kosong tanpa adanya perubahan fundamental.

“Kita sering berbicara tentang pemilu bersih, tapi tidak pernah serius membenahi fondasinya. Tanpa reaktualisasi Pancasila, harapan tentang pemilu bersih hanya akan menjadi slogan politik, bukan realitas,” ucapnya.

Namun, Trijanto tetap membuka ruang harapan dengan syarat adanya komitmen kolektif.

“Jika ini syarat mutlak, nilai-nilai Pancasila benar-benar diinternalisasi dan dijalankan secara konsisten, maka politik uang tidak perlu diberantas dengan retorika. Ia akan runtuh dengan sendirinya karena tidak lagi menemukan ruang hidup,” tandasnya.

Kepada generasi Z dan Alpha yang kini mendominasi demografi bangsa, Trijanto menyampaikan pesan agar tidak hanya menjadi penonton atau objek politik, melainkan penentu arah sejarah.

“Generasi muda hari ini bukan hanya pemilih, tetapi penentu arah sejarah. Kalau mereka gagal memahami Pancasila secara utuh, maka mereka akan menjadi korban dari sistem yang manipulatif,” ujarnya.

Trijanto menekankan pendidikan Pancasila tidak cukup hanya lewat hafalan di ruang kelas, melainkan harus ditanamkan sebagai kesadaran mulai dari lingkungan keluarga dan kehidupan sehari-hari.

Di akhir pemaparannya, Trijanto menutup dengan pernyataan yang menggugah kesadaran kolektif bangsa.

“Bangsa ini tidak kekurangan aturan, tidak kekurangan lembaga, bahkan tidak kekurangan pemilu. Yang kita kekurangan adalah keberanian untuk setia pada Pancasila. Dan tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi panggung transaksi—bukan alat keadilan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Bung Karno, Joko Pramono, menegaskan bahwa forum ini adalah upaya mengembalikan arah bangsa yang dinilai mulai kabur.

“Kita tidak kekurangan konsep. Kita hanya kehilangan kompas. Dan kompas itu sudah jelas—Pancasila yang dirumuskan Bung Karno sebagai amanat penderitaan rakyat,” ujar Joko. ( za/mp)