MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Nama Adib Mochamad Zulkarnain menambah deretan panjang daftar tersangka kasus korupsi Dam Kali Bentak di Kecamatan Panggungrejo, ini setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar resmi menetapkan tersangka

ke tujuh yakni Adib Muchammad Zulkarnain (AMZ) yang masuk dalam Tim Percepatan Pembangunan Inovasi Daerah ( TP2ID ) yang menimbulkan kerugian negara sebesar 5,1 milyar rupiah. 

Penetapan tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh penyidik Kejari Kabupaten Blitar sejak hari Senin (24/09/25), berdasarkan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor: SP.Tap-400/M.5.48/Fd.2/09/2025 yang dikeluarkan pada 22 September 2025.

Baca Lainnya :

• Realisasi Pengadaan Majalengka Baru 25 Persen, Ribuan Paket Belum Terealisasi
• Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda
• Anggaran BPJS Kesehatan Disorot DPRD Kota Bogor
• Hadiri Talk show Perlindungan Anak, Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Sinergi Menuju Indonesia Emas 2045
• Pengeroyokan Brutal di Majalengka, 4 Orang Diamankan, 3 Diburu

Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Dr. Zulkarnain, S.H., M.H., saat konferensi pers melalui Kepala Seksi Intelijen, Diyan Kurniawan, S.H., M.H.menyebutkan, 

“Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, kami memutuskan untuk menahan AMZ selama 20 hari di Lapas Kelas II B Blitar,” ujarnya 

Dikemukakan lebih lanjut bahwa, penahanan Adib ( AMZ ) tersebut sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT 10/M.5.48/Fd.2/09/2025 yang diterbitkan pada 25 September 2025.

AMZ, yang juga merupakan anggota Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID), diduga terlibat dalam penerimaan aliran dana tidak sah dalam proyek yang telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 5.112.489.814,72.

“Pemeriksaan ini adalah bagian dari pengembangan penyidikan dan hasil pemeriksaan di persidangan perkara tindak pidana korupsi DAM Kali Bentak,” tandas Diyan Kurniawan.

Selain AMZ, tim penyidik Kejaksaan Negeri Blitar sebelumnya telah menetapkan 6 orang tersangka lainnya dalam kasus ini. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk direksi perusahaan dan pejabat pemerintah. Beberapa di antaranya adalah:

1. MB (Muhammad Bahweni) – disebuy sebagai Direktur CV Cipta Graha Pratama, ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Maret 2025.

2. MID (Miftahul Iqbalud Daroini) – Admin CV Cipta Graha Pratama, tersangka sejak 14 April 2025.

3. HS (Heri Santoso) – Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), ditetapkan pada 22 April 2025.

4. HB Alias BS (Hari Budiono Alias Budi Susu) – Kepala Bidang Sumber Daya Air di Dinas PUPR, tersangka sejak 23 April 2025.

5. MM (Muhammad Muchlison) – Anggota TP2ID, ditetapkan pada 2 Juni 2025.

6. DC (Dicky Cubandono) – Mantan Kepala Dinas PUPR, ditetapkan pada 15 September 2025.

“Kami berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan bertanggung jawab,” pungkas Diyan Kurniawan.

Menanggapi hal tersebut Ketua LSM GPI Jaka Prasetya kepada wartawan menyampaikan apresiasi atas kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. 

"Sebenarnya pembentukanTP2ID sudah kami tentang, pasalnya Kabupaten Blitar dengan jumlah anggaran yang relatif kecil belum pas untuk dibentuk TP2ID kecuali Daerah kota Besar  di Indonesia, seperti DKI," Ungkap Jaka. 

Menurut Jaka, pihaknya sejak lama mengingatkan publik soal dugaan penyalahgunaan TP2ID. GPI bahkan pernah melakukan aksi dan kampanye menuntut pembubaran lembaga itu karena dinilai sarat kepentingan.

“Dari awal kami sudah sering demo. Kami yakin, masih ada tersangka lain setelah ini. Otak di balik kasus DAM Kali Bentak pasti akan terbongkar,” imbuhnya.

"Kami sudah memberikan peringatan keras terhadap pemerintahan Bupati Rini Syarifah, dan sekarang terbukti, pembentukan TP2ID jadi sarang Koruptor, terbongkar kasusnya pembangunan Proyek Dam Kali Bentak,"pungkas Jaka. ( za/mp )