MEGAPOLITANPOS

COM, Blitar - Progam nasional pemenuhan gizi sangat menunjang bagi terwujudnya harapan menuju Indonesia Emas tahun 2045, dimana melalui program Makan Bergizi Gratis tersebar di seluruh pelosok negeri. 

Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) Blitar Garum Tawangsari 2 sejak tanggal 9 Januari 2026 sudah melaksanakan pembagian menu MBG kepada penerima manfaat sebesar lebih kurang 1926 dan berjalan lancar sesuai ketentuan SOP. Ini di katakan oleh Pratitistha selaku Ketua sppg Blitar Garum Tawangsari II pada Senin petang (20/04/26) 

Baca Lainnya :

• Kepala BGN Nanik Deyang Siapkan Reformasi Program MBG, Fokus Efisiensi Anggaran dan Kualitas Gizi
• Said Iqbal Masuk Istana, Siapkan Rekomendasi Kebijakan untuk Buruh dan Pekerja Migran
• Kapolres Rita Suwadi Ungkap Begal Jalanan, Residivis Kembali Beraksi
• Pemkab Bogor Bersiap Lebarkan Jalan Puncak, Bangunan di Bahu Jalan dan Saluran Air Terancam Ditertibkan
• Jakarta Fair 2026 Siap Dongkrak Ekonomi, Pemprov DKI Dukung Penuh Menuju Kota Global

" Alhamdulilah sejak launcing pada tanggal 9 januari 2026 hingga sekarang berjalan lancar dan semua penerima manfaat cukup puas,"ungkapnya ketika di temui awak media di kediaman pengelola dapur MBG Andiek Arnowo Adi Kelurahan Tawangsari Garum.

Reza Pratistha menjelaskan jumlah tersebut merupakan hasil pemerataan dengan dapur lain se Kecamatan Garum. Awalnya ada 2.934 penerima maanfaat, untuk menghindari persaingan tal sehat dan kecemburuan antar pengelola dapur, maka dibil kebijakan pemerataan antar dapur, sekarang menjadi 1.926.

Reza juga menyampaikan pada awal mula pelaksanaan program, jumlah penerima tidak langsung maksimal karena mengikuti regulasi yang mengharuskan penambahan secara bertahap.

“Awal launching sekitar 1.000 lebih, lalu bertahap 1.500, 1.700 sampai akhirnya bisa di 2.900-an,” jelasnya.

Dalam pengelolaan dapur, Reza membagi pengawasan ke dalam beberapa tim. Ia membentuk asisten lapangan (aslap) yang membawahi sejumlah divisi seperti cuci ompreng, kebersihan, keamanan, dan packing.

Selain itu, terdapat tim persiapan, pengolahan, dan pemorsian yang juga melibatkan ahli gizi, serta admin untuk mendukung administrasi.

“Karena tidak bisa dipantau sendiri, akhirnya dibagi per divisi agar pengawasan tetap berjalan,” katanya.

Reza menambahkan, koordinasi dengan mitra berjalan sejalan dan setiap persoalan diselesaikan melalui pembahasan bersama.

Disisi lain Zulfa Amalia Chumaida selaku pengawas keuangan dapur menbahkan pengelolaan anggaran dilakukan sesuai ketentuan dari pusat. Ia menyebut anggaran dibagi menjadi dua, yakni Rp15.000 untuk porsi besar dan Rp13.000 untuk porsi kecil.

“Jadi angka Rp15.000, rincianya adalah Rp10.000 untuk bahan baku makanan, Rp3.000 operasional seperti gaji, listrik dan lainnya, serta Rp2.000 untuk insentif mitra,” bebernya

Selanjutnya yang Rp13.000, terperinci jumlah sebesar Rp8.000 bahan baku, Rp3.000 operasional, dan Rp2.000 insentif, dan semua transaksi dilakukan melalui e-money agar tetap dalam satu sistem.

Dalam pelaksanaannya, bahan baku yang datang terlebih dahulu melalui proses pengecekan. Apabila terdapat ketidaksesuaian, bahan tersebut dikembalikan kepada pemasok untuk diganti.

“Setiap bahan yang digunakan dipastikan sesuai standar, karena ada pengawasan dari tim, termasuk ahli gizi,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, selama beberapa bulan terakhir terdapat tantangan berupa kenaikan harga bahan baku, khususnya sayuran, serta ketersediaan beberapa komoditas yang mulai terbatas.

“Jika terjadi kenaikan harga, kami melakukan penyesuaian dengan memilih alternatif bahan yang tetap sesuai,” katanya.

Menanggapi informasi yang beredar di masyarakat, Reza mengimbau agar dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum disampaikan ke publik.

“Kalau ada informasi, sebaiknya cross-check dulu dapurnya. Biar bisa kami evaluasi, melalui kordinasi yang baik imformasi hoax tidak dapat dipertanggungjawabkan dan akan menimbulkan fitnah,"pungkasnya. ( za/mp)