MEGAPOLITANPOS.COM, Kabupaten Tangerang-Pembangunan RSUD Tigaraksa direncanakan bakal dimulai pada Oktober di tahun depan, segala persiapan, mulai dari pengadaan lahan, kajian teknis dan legalitas untuk mendirikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat telah dilakukan oleh orang orang yang ahli dibidangnya dan dipastikan telah terpenuhi dengan sempurna.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang  dr Hj. Desiriana Dinardianti, MARS usai menggelar audensi dengan perwakilan pengurus LSM Barisan perjuangan Rakyat Jelata (BARATA) di Tangerang Kamis (18/8/2022).

Menurut dr Hj. Desiriana Dinardianti, proses lelang pekerjaan bangunan yang nantinya diharapkan mampu melayani masyarakat di beberapa kecamatan yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan lantaran terkendala jarak tempuh.

Baca Lainnya :

• Pemkab Majalengka dan OJK Dorong Relaksasi KUR, Perbankan Diharap Turut Berkontribusi
• DPRD Sambut Positif Langkah Pemkot Tangerang Akhiri Kerja Sama PSEL Dengan PT Oligo
• Darurat Sampah Nasional : DPRD Minta Pemkot Kota Tangerang Mentransformasi Tata Kelola Sampah
• DPRD Apresiasi Respons Cepat Pemkot Tangerang Tangani Banjir
• Ketua DPRD Terima Tokoh Agama dan Masyarakat, Tabayun Soal Isu Revisi Perda 7 & 8

"Proses lelang pekerjaan Insya Allah jika tidak ada kendala akan mulai digelar pada april, prosesnya multiyears, diharapkan proses peletakan batu pertama proses pembangunan di bulan oktober oleh bapak Bupati," ungkap dr Hj. Desiriana Dinardianti.

Pembangunan RSUD Tigaraksa juga disebut kepala dinas kesehatan telah mengantongi rekomendasi dari kementerian kesehatan Republik indonesia sehingga tidak lagi ada alasan bagi dirinya untuk menunda - nunda proses pembangunan tersebut.

"Kemarin pak Bupati sudah bersurat ke Kementrian Kesehatan, dan alhamdullilah surat balasan dari kementerian memberikan rekomendasi untuk melakukan pembangunan RSUD Tigaraksa," ungkap dia.

Menurut dia, Rekomendasi atau legalitas yang didapat dari kementerian kesehatan RI sekaligus mematahkan opini negatif yang menyebut pembangunan RSUD Tigaraksa tidak sesuai dengan kaidah - kaidah atau kajian teknis yang dinilai dipaksakan oleh sebagian masyarakat.

"Dari PLN juga sudah mengeluarkan pernyataan kalau itu aman, bahkan untuk pengadaan lahan dipersoalkan sudah clear and clean, karna proses pengadaan lahan temen - temen di Perkim sudah melibatkan APH, mulai dari Kejati, Polda, bahkan BPK juga sudah masuk, insya Allah sudah semua kita tempuh diketahui oleh pihak terkait," ungkap dia

Dikesempatan yang sama, Hilman Saleh Harahap Koordinator Barisan Perjuangan Rakyat Jelata (BARATA) mengaku mengapresiasi komitmen jajaran dinas kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan.

Meski begitu, ia bakal mengawal apa yang menjadi komitmen yang telah dibuat oleh dinas kesehatan dan Barata dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau.

"Jangan seperti ditahun - tahun sebelumnya, kita sudah menunggu RSUD taunya diundur, tentunya kita memahami kondisi yang hari ini terjadi dalam proses tersebut," ungkap Aktifis yang akrab disapa Bung Harahap.

Ia menilai kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan khususnya di beberapa kecamatan diantaranya Panongan, Cikupa, Tigaraksa, Cisoka, Solear dan Jambe sudah mendesak, hal itu menurut Harahap disebabkan jarak yang harus ditempuh untuk mendapatkan layanan kesehatan tidaklah dekat.

"Dalam beberapa kasus kita seringkali mendapati laporan ada masyarakat dari enam kecamatan itu ada yang harus meregang nyawa saat membutuhkan layanan gawat darurat," jelasnya.

Menurut dia, pembangunan RSUD Tigaraksa nantinya diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan akan layanan kesehatan khususnya masyarakat kabupaten Tangerang berpenghasilan rendah di 6 kecamatan.

"Sebagian besar pasien RSUD adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau ekonomi menengah kebawah, kalau mereka yang memiliki penghasilan diatas rata rata mungkin masih dapat memilih ke RS Swasta," ungkapnya.Jhn