MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Oh my God, tersiar kabar, badai tengah melanda PWI Pusat, organisasi wartawan tertua di tanah air itu kini khabarnya dirundung masalah. Beberapa pengurusnya diduga menyelewengkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diinisiasi PWI Pusat.

CSR BUMN untuk UKW PWI Pusat lebih dari Rp6 M, untuk keperluan UKW di 30 provinsi hingga Juli 2024. Saat ini baru terealisasi di 10 provinsi. Dari Rp6 M yang disebut-sebut jadi bancakan sekitar Rp2,9 M. 

Baca Lainnya :

• Terima Barang Rampasan Negara dari KPK, Sekjen ATR/BPN: Untuk Mendukung Layanan kepada Masyarakat.
• Wamen Ossy: Kementerian ATR/BPN Hormati Proses Hukum dan Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan.
• PWI Banten Doakan Keselamatan Lima Jurnalis yang Dilaporkan Hilang saat Liputan GAK
• Lahan Investor di Batam Dipersoalkan, Kuasa Hukum PT Jaya Putra Kundur: Kami Akan Laporkan ke KPK
• PWI Jaya Kembali Gelar UKW, Wartawan Dituntut Profesional dan Berintegritas

Dari total dana CSR BUMN Rp6 Miliar untuk UKW PWI Pusat itu yang sudah diambil Rp 4,6 miliar dalam beberapa termin. Rinciannya, Rp1,8 miliar, Rp1,8 miliar, dan Rp1 miliar. Jadi sisa belum.diberikan oleh BUMN Rp1,4 M.

Beberapa media menyebut, Infonya, beberapa pengurus PWI Pusat diindikasikan ikut bancakan dana CSR BUMN. Beberapa waktu lalu sudah disidang oleh Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat yang dikomandani oleh Sasongko Tedjo, mantan Pemred Suara Merdeka.

Para anggota DK sangat reaktif saat  'persidangan' tersebut, terutama Uni Zulfiani Lubis dan Timbo Siahaan. Uni, mantan Pemred Panji Masyarakat dan kini memimpin IDN.Times, adalah sosok yang menyampaikan keinginan kolaborasi PWI Pusat untuk menjalin kolaborasi dengan BUMN untuk pelaksaan UKW tersebut kepada Presiden Jokowi. Dan, Jokowi merespon baik dengan menyarankan Uni Zulfiani Lubis berbicara dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Saat ini DK PWI Pusat yang dipimpin oleh Sasongko Tedjo masih melakukan rapat-rapat intensif untuk memfinalisasikan pengambilan keputusan yang tepat.

Sumber lain menyebutkan jika Timbo Siahaan dkk selaku pelapor memaksakan agar para penerima dana bancakan CSR BUMN untuk UKW PWI Pusat tersebut segera dikembalikan dalam tenggat waktu 40 hari. Seluruh dana. Jika tidak,   dilaporkan ke kepolisian!

Dalam rencana semula CSR BUMN dengan PWI Pusat ini akan direalisasikan selama 3 tahun berturut-turut, masing-masing Rp6 Miliar. Sehingga totalnya Rp18 M. Akan tetapi, sumber lain menyebut, bantuan tersebut hanya untuk tahun ini saja 2024.

Seperti dilansir Persada Post, DK PWI pusat Sasongko melalui pesan singkatnya menyebut, akan mendalami masalahnya dan putusannya setelah lebaran.

“DK PWI Pusat sedang membahas dan mendalami masalah tersebut dan putusannya setelah lebaran. Semua mengacu pada aturan-aturan organisasi dan tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah,” terang Sasongko kepada Persada Post, Jum’at (05/04/2024) melalui chat WhatsAppnya.

Melalui seluler wartawan megapolitanpos mencoba konfirmasi kepada pihak pihak terkait seperti kepada Direktur UMKM PWI Pusat Mohammad Syarif yang menyatakan bahwa info yang beredar tersebut tidaklah akurat dan menyarankan menghubungi Sekjen PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah atau Ketua Dewan kehormatan Sasongko Tedjo, ataupun Sekretaris Dewan Kehormatan  Nurcholis Basyari namun mereka tidak pernah merepon ketika di hubungi via seluler.

Terakhir media ini kembali melakukan upaya konfirmasi kepada Ketua Umum PWI Pusat Henry Ch Bangun untuk mencari jawaban terkait permasalahan tersebut dan dijawab dengan tegas Bahwa itu tidak akurat.

" II

Informasinya tidak akurat jadi tidak perlu saya jawab, terimakasih," ujar Henry Ch Bangun dalam chat WhatsApp.(ASMP).