MEGAPOLITANPOS.COM BANDUNG - Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ir. H. Ateng Sutisna, MBA., mendorong penguatan peran Badan Industri Mineral (BIM) sebagai solusi perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Langkah ini dinilai penting agar hilirisasi tidak hanya berhenti di tahap produksi, melainkan mampu berkembang menjadi industri strategis bernilai tinggi.

"Pengelolaan mineral harus diarahkan tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan stabilitas sosial, keberlanjutan lingkungan, serta nilai tambah industri dalam jangka panjang," tegas Ateng dalam keterangannya. Sabtu, (4/4/2026)

Politisi PKS ini menekankan bahwa di tengah percepatan hilirisasi, Indonesia tidak boleh terjebak pada pola ekstraktivisme atau orientasi keuntungan jangka pendek semata. Tata kelola harus berorientasi pada manfaat jangka panjang yang berkelanjutan.

Baca Lainnya :

• Di Tengah Bayang-Bayang Konflik Global, Majalengka Pastikan Haji 2026 Tetap Berangkat : 730 Jemaah Siap Menuju Tanah Suci
• Bukan Sekadar Silaturahmi : SMS Lahir, Konsolidasi Pemuda Majalengka Menuju 2029 Dimulai
• Semarak Muscab PKB di Berbagai Daerah, Maman Imanul Haq Ucapkan Selamat & Sukses
• Ateng Sutisna Dorong Penguatan BIM demi Industri Bernilai Tinggi
• Halal bi Halal Disdik Majalengka Perkuat Silaturahmi, BAZNAS Sisipkan Gerakan Kepedulian Pelajar

Tantangan Komoditas Strategis dan Fragmentasi Kebijakan

Saat ini, terdapat lima komoditas strategis yang menjadi perhatian utama, yaitu batubara, nikel, timah, tembaga, dan emas. Kelima komoditas tersebut memiliki kontribusi besar, namun juga menyimpan tantangan kompleks mulai dari masalah reklamasi lahan, tekanan lingkungan, hingga dampak sosial di masyarakat.

Selain isu lingkungan, permasalahan lain yang dihadapi adalah fragmentasi kebijakan. Perbedaan pendekatan antar kementerian, sistem perizinan yang terpisah, hingga lemahnya integrasi data membuat tata kelola belum berjalan optimal.

BIM Sebagai Pengarah Terpadu

Untuk menjawab tantangan tersebut, Ateng Sutisna menekankan pentingnya penguatan BIM sebagai lembaga pengarah kebijakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Dengan penguatan BIM, diharapkan hilirisasi dapat berjalan lebih terarah. Tujuannya agar industri dalam negeri tidak hanya mengolah bahan mentah, tetapi mampu menciptakan produk akhir yang bernilai ekonomi tinggi dan memberikan manfaat maksimal bagi negara," pungkasnya. ** (Agit)