MEGAPOLITANPOS.COM JAKARTA - Kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan yang digadang-gadang sebagai solusi penghematan energi kini menghadapi ujian serius. Di tengah tekanan global terhadap sektor energi, suara kritis datang dari parlemen.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ir. H. Ateng Sutisna, M.BA melontarkan peringatan keras. Ia menilai kebijakan tersebut belum tentu efektif dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), bahkan berpotensi melenceng dari tujuan awal.

Dalam pernyataan yang diunggah pada Minggu (29/03/2026), H. Ateng menegaskan bahwa tanpa perhitungan yang matang, WFH justru bisa memicu pergeseran pola mobilitas. Aktivitas kerja yang berkurang bukan berarti konsumsi energi ikut turun sebaliknya, masyarakat bisa beralih ke aktivitas non esensial yang tetap menyedot BBM.

Baca Lainnya :

• Pemda DKI Diminta Turun Tangan Atasi Kisruh Gedung Pasar Baru
• YPPM Ungkap Alasan Pilih Otong Syuhada Jadi Rektor UNMA
• DPRD Majalengka Bongkar Dilema Galian C Ilegal : Lingkungan Rusak, Rakyat Terjepit
• Ratusan Pil Haram Diamankan, Satres Narkoba Majalengka Bongkar Peredaran Obat Ilegal
• Muh. Fajar Sidik Terima Kunjungan Lanal Cirebon, Bahas Sinergi Pembangunan Daerah

"Jika tidak dihitung dengan cermat, kebijakan ini hanya memindahkan pola konsumsi, bukan menguranginya," tegasnya.

Lebih dari sekadar angka konsumsi, ia menyoroti akar persoalan yang dinilai selama ini luput dari perhatian distribusi subsidi energi.

Menurutnya, fokus kebijakan seharusnya tidak berhenti pada pembatasan aktivitas, tetapi menyasar siapa yang benar-benar berhak menikmati subsidi tersebut.

"Masalah utamanya bukan sekadar berapa yang dikonsumsi, tetapi siapa yang menikmati subsidi itu," ujarnya tajam.

Tak hanya soal energi, dampak lanjutan dari kebijakan ini juga dinilai mengancam denyut ekonomi rakyat kecil.

Berkurangnya aktivitas perkantoran berpotensi memukul pelaku usaha di sekitar kawasan kerja dari pedagang kaki lima hingga warung makan yang selama ini bergantung pada mobilitas pekerja.

Desakan agar kebijakan ini dikaji ulang pun menguat. H. Ateng mengingatkan, kebijakan publik yang tidak berpijak pada realitas lapangan berisiko menjadi sekadar simbol, tanpa dampak nyata.

Di tengah situasi global yang belum stabil, peringatan ini menjadi sinyal bahwa langkah penghematan energi tidak bisa dilakukan setengah hati. Tanpa evaluasi menyeluruh, kebijakan seperti WFH justru bisa menjadi bumerang mengaburkan target, sekaligus meninggalkan persoalan baru di sektor ekonomi dan distribusi energi nasional. ** (Agit)