- Sukses Gelaran Festival Es Campur Merdeka Khas Blitar, Awak Media Hadir Berkontestasi
- Nurhadi Gelar Jalan Sehat Merdeka di Kerjen Blitar Hadianya paling Spektakuler Dinosaurus
- Bioskop Mini Jak Cinema Hadir di Rusun Pasar Rumput, Warga Bisa Nonton Film Indonesia Mulai Rp15 Ribu
- Kepala Desa Sumberjo Ajarkan Generasi Muda Produktif Kreatif Apa Kiatnya
- PSHT Cabang Kota Blitar Pusat Madiun Boyong 19 Medali di Kejurnas SH Terate UIN Satu Cup IV
- Mulai 31 Agustus, Pemkot Jaktim Larang PKL Berjualan di Trotoar Jalan Raya Bogor Kramat Jati
- Semarak HUT RI Ke-81, PAUD Melati 08 Kalibata Gelar Aneka Lomba
- Karang Taruna RW 09 Kalibata Gelar Pesta Kemerdekaan Meriah pada 29 Agustus 2026
- Bupati Shalahuddin Tinjau Rumah Lanting di Sungai Barito yang Terdampak Surut
- Sebanyak 329 Rumah Tidak Layak Huni di Tangsel Tuntas Dibedah, Pondok Aren Terbanyak
ODGJ Di Perkosa Dalam Panti, Kepala Panti Dituding Lalai Dalam Pengawasan Terhadap Warga Binaan.

Keterangan Gambar : Aliansi Pemuda Jakarta Berunjuk Rasa Di Balaikota DKI Jakarta
MEGAPOLITANPOS.COM. JAKARTA. Aliansi Pemuda Jakarta (APJ) menduga adanya faktor kelalaian dari kepala panti Bina Grahita dalam hal pengawasan terhadap warga binaan sehingga terjadi kasus dugaan perkosaan terhadap warga binaan yang penyitas ODGJ.
Hal ini disampaikan oleh Baharudin menyikapi kasus dugaan perkosaan terhadap warga binaan di panti Bina Grahita hari ini (6/10) di Jakarta Pusat.
"Kepala Panti patut diduga lalai dalam hal pengawasan terhadap warga binaannya" ujar Baharudin.
Baca Lainnya :
- DPR RI, Ateng-Ledia Sosialisasikan Perlindungan Anak di Era Digital
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Adakan Lomba PRLH dan Work Shop
- Panti Putra Utama Kembangkan Urban Farming, Bekali Penghuni Keterampilan Hidup Mandiri
- Pemkot Tangerang Pastikan SD Swasta Gratis dan Negeri di Kota Tangerang Sama-Sama Berkualitas
- Digitalisasi ASN Dipercepat, Majalengka Terapkan E-Kinerja BKN untuk Perkuat Transparansi
Apalagi, lanjut Baharudin dalam keterangan persnya, kepala panti Bina Grahita menyatakan bahwa kejadian perkosaan tersebut karena kurangnya tenaga pendamping di panti.
"Alasan ini tentu tidak bisa dimaklumi, karena kepala panti seharusnya bisa menjalankan manajemen pengawasan secara maksimal ditengah kondisi minimnya tenaga pendamping" tegas Baharudin.
Baharudin mempertanyakan, apakah dengan kurangnya tenaga pendamping maka kasus perkosaan dapat dibenarkan.
Baharudin juga menyayangkan sikap pemprov DKI Jakarta yang membiarkan kasus tersebut tanpa ada sanksi ke kepala panti.
"Meski pun kepala panti sudah melakukan langkah-langkah penanggulangan terhadap kasus tersebut, tapi sampai terjadinya kasus perkosaan adalah sebuah kelalaian kepala panti" jelas Baharudin.


.jpg)














