MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh -DPRD Barito Utara bersama jajaran pemkab gelar rapat dengar pendapat mengenai  pelayanan RSUD dan BPJS Barito Utara. Dilaksanakan di ruang rapat DPRD setempat dipimpin Hj Nety Herawati serta dihadiri Asisten II Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bahrum Pordelin Girsang,S.P, Dinkes, RSUD,BPJS, Jasaraharja dan sejumlah anggota dewan. Senin (25/05/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan terkait banyaknya keluhan masyarakat Barito Utara terkait layanan RSUD baik dari segi pelayanan maupun masalah BPJS.

Baca Lainnya :

• Kakek Mujiran Resmi Bebas, PTPN I Tegaskan Komitmen BUMN Humanis
• Keluhan Pasien Meningkat, DPRD dan Pemkab Barito Utara Evaluasi Layanan RSUD dan BPJS
• Polemik Jabatan Ketua KONI Kota Blitar, Ini Kata Hendi Priono
• Pemerintah Siapkan 34 Aglomerasi Waste to Electricity, Depok dan Bogor Jadi Prioritas Pengolahan Sampah Modern
• Loyalitas Nasabah Diganjar Hadiah Mewah, BNI Kembali Hadirkan Rejeki wondr 2026

Seperti yang dipapar oleh pimpinan rapat, Hj Nety Herawati kegiatan ini dalam rangka mencari solusi bersama antara DPRD, pihak RSUD, BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan lebih maksimal bagi masyarakat. Hal tersebut senada dengan apa yang diharapkan oleh pemkab melalui asisten II Bahrum P Girsang.

Dalam Hearing ini menghasilkan beberapa keputusan :

1. DPRD Kabupaten Barito Utara meminta agar RSUD Muara Teweh meningkatkan pelayanan terhadap warga masyarakat

2. BPJS Kesehatan diharapkan untuk bisa menugaskan pegawai petugasnya untuk bertugas di RSUD Muara Teweh, dan pihak RSUD menyiapkan ruangan/ tempat untuk petugas BPJS Kesehatan selama 24 jam

3. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara segera mengisi kekosongan tenaga kesehatan yang belum tersedia di Puskesmas dan Pustu.

4. Memberikan tunjangan khusus atau insentif kepada petugas tenaga kesehatan diwilayah tertentu

5. Untuk kecelakaan tunggal agar bisa diakomodir (ditanggung) melalui BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan

6. Untuk Pasien yang menjalani perawatan rawat jalan, agar bisa dijamin oleh BPJS

7. Untuk Dana BLUD agar bisa dijelaskan dan dipaparkan ke pihak DPRD, baik dari jumlah dana yang sudah dan belum terpakai sampai dana yang didepositkan.

(A)