MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Video kondisi memprihatinkan SDN II Gandawesi di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, meledak di media sosial dan memantik gelombang kemarahan publik. Sorotan tajam pun mengarah pada buruknya fasilitas pendidikan yang dinilai tak layak bagi siswa.

Di tengah tekanan publik yang kian menguat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, H Rd Muhammad Umar Ma'ruf, akhirnya angkat bicara.

Melalui akun resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, yang dikutip Selasa (14/04/2026), ia menegaskan bahwa kondisi sekolah tersebut sebenarnya sudah lama masuk dalam perhatian pemerintah daerah.

Baca Lainnya :

• Viral Sekolah Rusak di Majalengka! Kadisdik Buka Fakta : Sudah Diusulkan, Tapi Terbentur Aturan Pusat
• Bupati H Eman Suherman Gerak Cepat Fasilitasi Warga Ampel Ligung Majalengka yang Terkena Abrasi
• Veri Azzam Arrasyid Raih Juara 2 OSN Tingkat Nasional, Siswa SDN Mekarwangi 1 Argapura Majalengka

"Sudah diusulkan untuk rehab, bahkan sudah disurvei," tegasnya.

Namun, realita di lapangan berkata lain. Perbaikan tak kunjung terealisasi. Penyebabnya? Regulasi dari pemerintah pusat disebut menjadi tembok penghalang.

Fakta ini sontak memunculkan pertanyaan publik sampai kapan siswa harus bertahan dalam kondisi yang tak layak?

Tak hanya itu, Kadisdik juga mengungkap bahwa SDN II Gandawesi bukan satu-satunya. Ada banyak sekolah lain di Majalengka yang mengalami kondisi serupa dan telah dipetakan oleh dinas terkait.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, total terdapat 323 sekolah yang telah masuk program revitalisasi, dengan rincian :

39 sekolah PAUD

221 sekolah SD

63 sekolah SMP

Masalah kian kompleks ketika berbicara soal anggaran. Dana BOS yang selama ini diharapkan menjadi solusi, ternyata memiliki keterbatasan besar. Aturan melarang penggunaan untuk rehab berat, sementara hanya sekitar 20 persen anggaran yang bisa dialokasikan untuk pemeliharaan ringan.

"Bukan hanya sekolah yang viral saja, melainkan sekolah lainnya yang serupa juga sudah kami mapping," ungkapnya.

Di sisi lain, publik tak lagi sekadar ingin penjelasan. Desakan kini mengarah pada tindakan nyata. Viralitas kasus ini menjadi alarm keras bahwa persoalan infrastruktur pendidikan masih menjadi luka lama yang belum sepenuhnya sembuh.

Kini, semua mata tertuju pada langkah konkret pemerintah akankah ada percepatan, atau justru kembali terhambat birokrasi?