MEGAPOLITANPOS.COM, Riyadh,  – Kerajaan Arab Saudi melalui Saudi Food and Drug Authority (SFDA) resmi menetapkan larangan impor unggas dan telur secara total dari 40 negara serta parsial dari 16 negara. Kebijakan terbaru terhadap Indonesia tertuang dalam aturan SFDA Nomor 6057 dan mulai berlaku sejak 1 Maret 2026.

Atase Perdagangan (Atdag) RI Riyadh, Zulvri Yenni, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan isu halal. 

Baca Lainnya :

• Kementerian UMKM Luncurkan Arah Baru Kewirausahaan, Fokus Naik Kelas dan Daya Saing Global
• Kementerian UMKM Optimistis Petani Lebih Sejahtera Lewat KUR dan Penguatan Kelompok Tani
• SAPA UMKM Siap Perluas Akses Pengadaan Pemerintah melalui Integrasi Layanan
• Menteri UMKM Perkuat Ekosistem Wirausaha Hadapi Bonus Demografi
• Pemerintah Tegaskan Keberpihakan kepada UMKM Lewat PP 20 Tahun 2026

Menurutnya, larangan impor lebih ditujukan pada pemenuhan standar kualitas, kesehatan, dan regulasi yang berlaku di pasar domestik Arab Saudi.

“Larangan impor ini tidak berkaitan dengan isu halal, tetapi lebih kepada isu pemenuhan kualitas mutu untuk memenuhi persyaratan kesehatan, regulasi, dan standar yang berlaku,” ujar Zulvri.

Sertifikat halal Indonesia sendiri telah diakui Arab Saudi sejak penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan SFDA pada 19 Oktober 2023.

Bukan Soal Halal, Arab Saudi Perketat Impor Unggas karena Isu Kesehatan Hewan

Kebijakan ini dinilai sebagai momentum bagi Indonesia untuk segera memperbarui status bebas flu burung di laporan World Organization for Animal Health (WOAH). 

Hingga pembaruan terakhir pada 28 Januari 2026, Indonesia belum merealisasikan kembali ekspor unggas dan telur ke Arab Saudi karena belum memperoleh kembali status bebas flu burung.

Zulvri menyebutkan, pengakuan status bebas flu burung akan membuka kembali peluang akses pasar bagi produk unggas nasional.

SFDA, lanjutnya, akan terus melakukan peninjauan berkala terhadap daftar larangan impor seiring perkembangan situasi kesehatan hewan global berdasarkan laporan WOAH, khususnya terkait wabah flu burung yang sangat patogen.

Indonesia Masuk Daftar 40 Negara Terdampak Larangan Total Impor Unggas Saudi

Indonesia tercatat dalam daftar negara yang terkena larangan total bersama 39 negara lainnya, antara lain Afghanistan, Azerbaijan, Jerman, Iran, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Bangladesh, Taiwan, Afrika Selatan, Tiongkok, Irak, Ghana, Palestina, Vietnam, Kamboja, Kazakhstan, Kamerun, Korea Selatan, Korea Utara, Laos, Libya, Myanmar, Inggris, Mesir, Meksiko, Mongolia, Nepal, Niger, Nigeria, India, Hong Kong, Jepang, Burkina Faso, Sudan, Serbia, Slovenia, Pantai Gading, dan Montenegro.

Sementara larangan parsial diberlakukan di sejumlah wilayah di 16 negara, termasuk Australia, Amerika Serikat, Italia, Belgia, Polandia, Prancis, Filipina, Kanada, Malaysia, dan lainnya.

Masih Ada Peluang, Produk Unggas Olahan Berperlakuan Panas Bisa Masuk Arab Saudi

Meski demikian, peluang ekspor tetap terbuka melalui mekanisme pemrosesan tertentu. Berdasarkan penjelasan SFDA, daging unggas dan produk turunannya yang telah melalui perlakuan panas atau metode pengolahan lain yang cukup untuk menghilangkan virus Newcastle dapat dikecualikan dari larangan.

Namun, produk tersebut wajib dilengkapi sertifikat kesehatan resmi dari otoritas berwenang di negara asal yang diakui SFDA. Sertifikat tersebut harus menyatakan bahwa proses pengolahan telah memadai untuk menghilangkan virus Newcastle.

Zulvri menegaskan, kebijakan ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia agar segera memperbarui status bebas virus flu burung di laporan WOAH.

“Hal ini penting agar pangsa ekspor Indonesia tidak diambil negara kompetitor, terutama dari kawasan ASEAN seperti Thailand dan Singapura yang tidak masuk dalam daftar larangan Arab Saudi,” pungkasnya.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).