Megapolitanpos.com, Jakarta- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, meminta kepada seluruh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) untuk memiliki tenaga IT, guna mengurus SK pensiun ASN atau PNS.

" Saya minta kepala BKDD di seluruh Indonesia harus punya tenaga IT untuk mengurus nasib teman-temannya, tidak boleh lagi orang pensiun terlambat mendapatkan SK pensiun," ujar Menteri PANRB, dalam Sosialisasi PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, secara virtual, di kantornya, Jumat (27/1/2023).

Dikatakan Anas,  saat ini telah dilakukan pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, dari proses bisnis lama sebelumnya terdiri dari sebelas tahap, kini menjadi lebih sederhana yakni tiga tahap. Oleh karena itu, dia berharap tidak ada lagi ASN yang mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen.

Baca Lainnya :

• Refleksi 1 Tahun Pemerintahan Rijanto-Beky Sebagai Koreksi Capaian Pelaksanaan Visi - Misi
• Bapenda Majalengka Gaspol Digitalisasi Pajak : ASN Harus Jadi Contoh Nyata
• Pemkab Barito Utara Atur Jam Kerja Selama Puasa, Pelayanan Tetap GASPOL
• KPK Cokok Bupati Sudewo, Diduga Terlibat Jual Beli Jabatan di Pemkab Pati
• Pemkot Blitar Pecat Ratusan Tenaga PHL, Mendapat Tanggapan Ketua DPRD

"Kita sudah minta ada pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian. Proses bisnis lama dari sebelas kini menjadi tiga, harapan saya pak Bima (kepala BKN) ini tidak ada isu lagi," ujarnya.

Menurutnya, jika ASN terlambat mendapatkan SK pensiun maka mereka juga akan terlambat mendapatkan Tabungan Hari Tua (THT). Namun, saat ini berkat transformasi sistem yang dilakukan KemenPANRB melalui BKN, sehingga seharusnya ASN tidak akan mengalami kesulitan lagi.

"Sistemnya telah kita paksa, dan BKN sudah melakukan perubahan yang mendasar dari proses bisnis layanan yang lama sebelas, kita minta sekarang menjadi 3 layanan. Mestinya tidak rumit lagi dan ini sudah bisa online," ujarnya.

MenpanRB berharap program tersebut bisa berjalan dengan baik, sehingga isu soal pensiun, taspen tidak lagi ada, karena secara digital sudah bisa dilakukan secara digital oleh semua Kepala BKDD.

*Proses bisnis lama ada 11 tahapan*

1. Input usul oleh Instansi

2. Cetak dan tandatangan surat pengantar usul

3. Unggah berkas persyaratan aplikasi docudigital

4. Unggah surat pengantar pada aplikasi docudigital

5. Pengecekan validasi surat pengantar oleh BKN

6. Verifikasi dan validasi usulan oleh BKN

7. Paraf dan TTE Pertek oleh BKN

8. Pembuatan surat pengeluaran penyelesaian Pertek dari BKN kepada instansi melalui penghubung instansi

9. Pembuatan SK oleh instansi secara manual

10. Tembusan SK ke BKN secara fisik

11. Distribusi SK secara fisik kepada ASN oleh instansi

*Proses bisnis baru hanya 3 tahap*

1.Input/verifikasi/approve usul berupa data dan dokumen pendukung oleh instansi

2. Paraf dan TTE Pertek oleh BKN

3. Pembuatan SK oleh instansi menggunakan digital signature (DS). Sk tersimpan di sistem database document management system (DMS) BKN, Simpeg instansi dan diterima ASN.(ASl/Red/MP).