- Kemenkop Dorong Kopdes Merah Putih Bangun Ekosistem dan Kemitraan Bisnis
- Peringati HKN Ke-61, HAKLI Se-Banten Gelar Plogging dan Bebersih Sungai Cisadane
- Babinsa Koramil Serpong Laksanakan Pemantauan Wilayah
- Maulid Nabi di Depok, Habib Abdul Rachman: Teladani Akhlak Rasulullah sebagai Cahaya Kehidupan
- Hj. Nety Herawati Hadiri Musda GOW 2025, Beri Dukungan Penuh untuk Penguatan Peran Perempuan
- Wakabid Pendidikan PWI Jaya Diangkat jadi Komisaris Independen Waskita Beton Precast
- TNI bersama Komduk Patroli Bersama Ciptakan Kondusifitas
- Patroli Bersama Komduk, Kodim 0506/Tgr Lalui Koramil Perkuat Keamanan Wilayah
- Porkab VI Tangerang Resmi Ditutup, Koramil 11/PSK Pastikan Keamanan Tetap Kondusif
- Tanamkan Jiwa Kepemimpinan, Babinsa Legok Beri Materi LDKS di SMAN 22
Melalui Ajang INABUYER, Kementerian UMKM Dukung Implementasi 40 Persen Belanja Pemerintah

Keterangan Gambar : Menteri Maman dalam sambutannya saat pembukaan INABUYER B2B2G EXPO 2025 di Jakarta, Rabu (23/7).
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) kembali menyelenggarakan INABUYER B2B2G EXPO 2025 sebagai bentuk nyata implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, yang mengamanatkan alokasi belanja barang/jasa pemerintah sebesar 40 persen untuk pengusaha UMKM.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, INABUYER menjadi platform strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional dengan melibatkan UMKM sebagai pemeran utama rantai pasok. “Event INABUYER bersama LKPP ini adalah wujud nyata implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan perlindungan dan ruang sebesar-besarnya kepada UMKM untuk menjadi raja di negeri sendiri,” kata Menteri Maman dalam sambutannya saat pembukaan INABUYER B2B2G EXPO 2025 di Jakarta, Rabu (23/7).

Baca Lainnya :
- Menteri Maman Dukung Optimalisasi Layanan dan Pelindungan UMKM Papua
- Sanggar Tari Mustika Ayu Raih Tiga Penghargaan Gold Awards di Ajang Internasional ASF Bali 2025
- Usai Larangan Thrifting Ilegal, Kementerian UMKM Fasilitasi Pedagang Beralih ke Produk Lokal
- Menteri Maman Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Ekosistem UMKM
- Menteri UMKM Maman Abdurrahman Dorong 30% Ruang Publik untuk Usaha Mikro di Seluruh Indonesia
Ia menjelaskan, meskipun angka belanja 40 persen untuk UMKM telah tercapai menurut data LKPP, namun tetap perlu penguatan dari sisi validitas entitas usaha, legalitas UMKM, dan jaminan bahwa produk yang dibeli benar-benar buatan dalam negeri. “Kami ingin memastikan bukan hanya entitas usahanya yang UMKM, tetapi juga produknya benar-benar manufaktur lokal,” kata Menteri Maman.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga menambahkan bahwa komitmen pemerintah terhadap penguatan ekonomi kerakyatan semakin tercermin dalam berbagai kebijakan afirmatif, termasuk penegasan bahwa belanja pemerintah harus memberikan porsi besar bagi UMKM, koperasi, dan produk dalam negeri.
“Hal ini menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintahan di bawah Presiden Prabowo terhadap ekonomi dan pengusaha UMKM di lapisan akar rumput termasuk dari desa-desa untuk tumbuh sejajar dengan kota dan wilayah maju lainnya,” kata Menteri Maman.
Selanjutnya, Menteri UMKM menjelaskan Kementerian UMKM bersama LKPP serta kementerian dan lembaga terkait lainnya memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menerjemahkan pesan besar Presiden ke dalam kerja-kerja nyata. “Setiap kebijakan yang kami lakukan harus berdampak langsung pada UMKM. Semua harus memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi rakyat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyatakan bahwa INABUYER menjadi salah satu sarana penting untuk memperkuat rantai pasok dalam negeri secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Menurutnya, penguatan rantai pasok dalam negeri sejalan dengan arah pembangunan Presiden Prabowo Subianto. “Isu rantai pasok ini menjadi perhatian Presiden Prabowo, dan INABUYER adalah salah satu strategi kuncinya,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa tantangan saat ini bukan hanya soal belanja, tetapi juga kualitas dan daya saing produk dalam negeri. “Ini wilayahnya Menteri UMKM, agar pengusaha kita bisa menghasilkan produk berkualitas dan kompetitif,” ujar Hendrar.
Melalui optimalisasi katalog elektronik versi 6 (V6), lanjut Hendrar, LKPP terus berupaya mempermudah transaksi antara pengusaha lokal dengan instansi pemerintah. Sistem yang semakin efisien ini diyakini dapat memangkas biaya dan waktu proses pengadaan. “Kami percaya, inti dari penguatan ekonomi nasional adalah komitmen tinggi dari semua pihak,” katanya.
Hendra meyakini, dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, INABUYER diharapkan bukan hanya menjadi ajang transaksi, tapi juga simbol keberpihakan nyata kepada produk dalam negeri.
Senada, Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah menyampaikan bahwa INABUYER merupakan wujud nyata sinergi antara pengusaha ritel, pemerintah, BUMN, dan pengusaha lokal dalam membangun rantai pasok nasional yang kuat dan berkelanjutan.
“Melalui INABUYER, HIPPINDO berkomitmen memperkuat peran UMKM dalam mendukung ekosistem ritel modern Indonesia,” ujarnya.
Ajang ini menurut dia, menghadirkan kemudahan bagi pengusaha ritel untuk menjangkau produk dalam negeri yang berkualitas, sekaligus mendorong peningkatan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta memperluas dukungan terhadap program Bangga Buatan Indonesia, Beli Produk Indonesia, dan BINA (Belanja di Indonesia Aja) yang sedang dijalankan bersama kementerian/lembaga terkait dan ekosistem ritel.
Ia juga mengatakan INABUYER B2B2G Expo menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan tahunan Hari Ritel Modern Indonesia (HARMONI) yang telah diinisiasi HIPPINDO selama tiga tahun terakhir, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap sektor konsumsi dalam negeri.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).




.jpg)












