- Amankan Pengesahan Warga Baru PSHT Sebanyak 480 Personil Disiagakan
- Warisan Leluhur yang Tetap Hidup, Hajat Laut Pangandaran Dorong Pariwisata Daerah
- Disambut Meriah di Istana Merdeka, Presiden Steinmeier Bahas Kerja Sama Strategis dengan Prabowo
- 585 Personel Gabungan Jajaran Polda Metro Disiagakan pada Kunjungan Kenegaraan Presiden Jerman
- Pesan Megawati Kepada Generasi Muda Dalam Bulan Bung Karno
- Jakarta Fair Kemayoran 2026 Semakin Semarak dengan Pertunjukan Barongsai Berkelas Dunia
- BNI Apresiasi Prestasi Alwi Farhan di Australia Open 2026, Pembinaan PBSI Dinilai Berhasil
- Jaga Stabilitas Keamanan Koramil 06/ Cbd dan Koramil 09/Setu Patroli Malam
- Berikan Pengarahan di Kantah Kota Samarinda, Wamen Ossy: ATR/BPN Harus Jadi Solusi Atas Pembangunan di Kalimantan Timur
- Jadi Pembicara di Akademi Politik UMJ, Wamen ATR/Waka BPN: Pertanahan Berperan Strategis dalam Mendukung Asta Cita Presiden
Melalui Ajang INABUYER, Kementerian UMKM Dukung Implementasi 40 Persen Belanja Pemerintah

Keterangan Gambar : Menteri Maman dalam sambutannya saat pembukaan INABUYER B2B2G EXPO 2025 di Jakarta, Rabu (23/7).
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) kembali menyelenggarakan INABUYER B2B2G EXPO 2025 sebagai bentuk nyata implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, yang mengamanatkan alokasi belanja barang/jasa pemerintah sebesar 40 persen untuk pengusaha UMKM.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, INABUYER menjadi platform strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional dengan melibatkan UMKM sebagai pemeran utama rantai pasok. “Event INABUYER bersama LKPP ini adalah wujud nyata implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan perlindungan dan ruang sebesar-besarnya kepada UMKM untuk menjadi raja di negeri sendiri,” kata Menteri Maman dalam sambutannya saat pembukaan INABUYER B2B2G EXPO 2025 di Jakarta, Rabu (23/7).

Baca Lainnya :
- Menteri UMKM Apresiasi KURDA Bunga 0 Persen untuk Pengusaha UMKM Sragen
- Menteri Maman Siapkan Aturan Pelindungan dan Perkuatan Ekosistem Digital UMKM
- Listrik Padam di Tengah Paripurna, DPRD Tetap Gas Kritik Keras Kinerja Pemda 2025
- Menteri Maman Ajak Pengusaha UMKM di NTT Optimalkan KUR
- Menteri UMKM Lantik Sekretaris Kementerian dan Deputi Kewirausahaan
Ia menjelaskan, meskipun angka belanja 40 persen untuk UMKM telah tercapai menurut data LKPP, namun tetap perlu penguatan dari sisi validitas entitas usaha, legalitas UMKM, dan jaminan bahwa produk yang dibeli benar-benar buatan dalam negeri. “Kami ingin memastikan bukan hanya entitas usahanya yang UMKM, tetapi juga produknya benar-benar manufaktur lokal,” kata Menteri Maman.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga menambahkan bahwa komitmen pemerintah terhadap penguatan ekonomi kerakyatan semakin tercermin dalam berbagai kebijakan afirmatif, termasuk penegasan bahwa belanja pemerintah harus memberikan porsi besar bagi UMKM, koperasi, dan produk dalam negeri.
“Hal ini menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintahan di bawah Presiden Prabowo terhadap ekonomi dan pengusaha UMKM di lapisan akar rumput termasuk dari desa-desa untuk tumbuh sejajar dengan kota dan wilayah maju lainnya,” kata Menteri Maman.
Selanjutnya, Menteri UMKM menjelaskan Kementerian UMKM bersama LKPP serta kementerian dan lembaga terkait lainnya memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menerjemahkan pesan besar Presiden ke dalam kerja-kerja nyata. “Setiap kebijakan yang kami lakukan harus berdampak langsung pada UMKM. Semua harus memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi rakyat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyatakan bahwa INABUYER menjadi salah satu sarana penting untuk memperkuat rantai pasok dalam negeri secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Menurutnya, penguatan rantai pasok dalam negeri sejalan dengan arah pembangunan Presiden Prabowo Subianto. “Isu rantai pasok ini menjadi perhatian Presiden Prabowo, dan INABUYER adalah salah satu strategi kuncinya,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa tantangan saat ini bukan hanya soal belanja, tetapi juga kualitas dan daya saing produk dalam negeri. “Ini wilayahnya Menteri UMKM, agar pengusaha kita bisa menghasilkan produk berkualitas dan kompetitif,” ujar Hendrar.
Melalui optimalisasi katalog elektronik versi 6 (V6), lanjut Hendrar, LKPP terus berupaya mempermudah transaksi antara pengusaha lokal dengan instansi pemerintah. Sistem yang semakin efisien ini diyakini dapat memangkas biaya dan waktu proses pengadaan. “Kami percaya, inti dari penguatan ekonomi nasional adalah komitmen tinggi dari semua pihak,” katanya.
Hendra meyakini, dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, INABUYER diharapkan bukan hanya menjadi ajang transaksi, tapi juga simbol keberpihakan nyata kepada produk dalam negeri.
Senada, Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah menyampaikan bahwa INABUYER merupakan wujud nyata sinergi antara pengusaha ritel, pemerintah, BUMN, dan pengusaha lokal dalam membangun rantai pasok nasional yang kuat dan berkelanjutan.
“Melalui INABUYER, HIPPINDO berkomitmen memperkuat peran UMKM dalam mendukung ekosistem ritel modern Indonesia,” ujarnya.
Ajang ini menurut dia, menghadirkan kemudahan bagi pengusaha ritel untuk menjangkau produk dalam negeri yang berkualitas, sekaligus mendorong peningkatan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta memperluas dukungan terhadap program Bangga Buatan Indonesia, Beli Produk Indonesia, dan BINA (Belanja di Indonesia Aja) yang sedang dijalankan bersama kementerian/lembaga terkait dan ekosistem ritel.
Ia juga mengatakan INABUYER B2B2G Expo menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan tahunan Hari Ritel Modern Indonesia (HARMONI) yang telah diinisiasi HIPPINDO selama tiga tahun terakhir, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap sektor konsumsi dalam negeri.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).

.jpg)



.jpg)











