MEGAPOLITANPOS.COM, Bandung - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa program pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia merupakan implementasi kongkrit dari ekonomi kerakyatan yang kerap digaungkan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Program Kopdes Merah Putih juga menjadi salah satu poin penting dan bagian dari apa yang dinamakan Prabowonomics," ungkap Menkop, saat menjadi narasumber pada acara peluncuran buku Menggugat Republik karya Syahganda Nainggolan dan Seminar Nasional Prabowonomics, Demokrasi, dan Arah Republik ke Depan, di Aula Barat Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/3/2026).

Bahkan, Menkop menekankan, ideologi ekonomi yang dibangun dalam bingkai Prabowonomics adalah ideologi ekonomi dari Presiden Prabowo. "Presiden ingin mengembalikan arah ekonomi kita yang sudah salah sarah, terlalu liberal dan kapitalis, menjadi ekonomi kerakyatan dalam wadah koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih," papar Menkop.

Baca Lainnya :

• Kementerian UMKM Fasilitasi 1.000 Pengusaha Mikro di Sumatera Barat
• Kementerian UMKM Optimalkan Klinik UMKM Bangkit Percepat Pemulihan Pascabencana di Tapanuli Tengah
• Kementerian UMKM Gandeng Bank Sumut Salurkan Banpres bagi UMKM Terdampak Bencana
• Kemenkop Berikan Klarifikasi Terkait Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi.
• Perpres Ojol Baru Atur Kemitraan, Tarif hingga Perlindungan Sosial Pengemudi

Maka, tidak berlebihan bila Menkop menyorot eksistensi koperasi sebagai mainstream perekonomian nasional. "Kini, koperasi sudah menjadi program penting pemerintahan Presiden Prabowo, dalam mengkoreksi arah perekonomian nasional ke depan," kata Menkop.

Menkop menambahkan, akar Prabowonomics sebenarnya berasal dari pemikiran tokoh bangsa seperti RM Margono Djojohadikusumo dan Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo, yang merupakan kakek dan ayah dari Presiden Prabowo. Ideologi ekonomi kedua tokoh bangsa tersebut adalah sosialis religius.

"Maka, pemerintah akan berjuang keras agar program Kopdes ini bisa sukses. Kalau sampai gagal, saya meyakini ke depan tidak akan ada lagi yang namanya eksistensi koperasi di Indonesia," jelas Menkop.

Yang pasti, Menkop meyakini perlunya mengembalikan ekonomi Indonesia kepada rakyat sesuai cita-cita luhur Pasal 33 UUD 1945. Ekonomi nasional harus dibangun dengan semangat ekonomi Pancasila, hingga demokrasi politik harus berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi.

 "Dalam konteks tersebut, koperasi memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945," ulas Menkop.

Arahnya, ekonomi Indonesia harus kembali pada cita-cita luhur para pendiri bangsa, yaitu ekonomi yang berkeadilan, ekonomi yang berbasis gotong royong, ekonomi yang memberikan ruang kepemilikan kepada rakyat.

 "Karena itu, koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga alat perjuangan ekonomi rakyat dan menjadi sokoguru perekonomian nasional," tegas Menkop.

Narsum lainnya, Filsuf UI Rocky Gerung menjabarkan bahwa konstitusi membolehkan ekonomi boleh dihasilkan dari akumulasi, yaitu kapitalisme (korporasi). Tapi, konstitusi juga menyatakan, ekonomi harus menghasilkan kemakmuran bersama, yang diadopsi melalui BUMN.

 "Tapi, di sisi lain, kehidupan ekonomi juga harus pro terhadap rakyat kecil. Itu ada dalam tubuh dan semangat koperasi. Bahkan, koperasi menjadi wujud dari semangat human solidarity," tegas Rocky.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).