MEGAPOLITANPOS. COM, Blitar – Gerbong mutasi besar besaran kali pertama di lakukan oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, sebuah catatan yang dangat signifikan, bahwa Syauqul Muhibin telah melakukan mutasi terhadap 129 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencakup berbagai jabatan, termasuk pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan jabatan fungsional pada Senin ( 13/10/25 ) di Balai Koesoemo Wicitro.

Ada hal yang menarik katika gerbong ini berjalan dan mengundang perhatian publik, pasalnya kegiatan mutasi tersebut tidak melibatkan sang Wakil Walikota Elym Tyu Samba, tak hanya itu saja bahkan kabar ketidak harmonisan hubungan antara Wali Kota dengan Wakilnya terjadi berselang tak lama setelah pelantikan. Lantaran dalam acara ini, Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, menyatakan kekecewaannya terkait proses rotasi jabatan yang dinilai tidak melibatkan dirinya.

“Saya tidak diajak bicara terkait rencana mutasi ini. Bahkan selama ini saya juga tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran di lingkungan Pemkot Blitar,” kata Elim Tyu Samba.

Baca Lainnya :

• Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda
• Anggaran BPJS Kesehatan Disorot DPRD Kota Bogor
• Hadiri Talk show Perlindungan Anak, Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Sinergi Menuju Indonesia Emas 2045
• Pengeroyokan Brutal di Majalengka, 4 Orang Diamankan, 3 Diburu
• Harga Cabai Bikin Dapur Tertekan, Bupati Majalengka Ajak Warga Menanam

Tentang mutasi jabatan ini mendapat sorotan pula dari Ketua Umum Ratu Adil, Mohammad Trijanto. Trijanto menyampaikan, bahwa pasangan yang hanya ‘kejar tayang’ dan tidak dipersatukan oleh visi misi yang jelas berpotensi mengalami “pisah ranjang.”

“Pemerintahan yang sehat harus dibangun atas fondasi visi besar untuk mensejahterakan rakyat, transparansi, dan akuntabilitas,” kata Trijanto.

Trijanto menegaskan, pentingnya meritokrasi dalam mutasi jabatan, yang seharusnya mengedepankan kapabilitas dan memperkuat birokrasi profesional.

“Mutasi yang sehat harus mengedepankan meritokrasi agar pasangan pimpinan daerah tidak lagi menjadi ‘pasangan kejar tayang’ yang mudah retak, melainkan sinergi kokoh yang mampu membawa kemajuan nyata bagi masyarakat Blitar,” tegasnya.

Ia juga memperingatkan bahwa mutasi yang berwatak politis dapat menimbulkan birokrasi yang terpolitisasi dan konflik internal.

“Pejabat yang diposisikan bukan atas dasar kapabilitas, melainkan loyalitas, akan mengakibatkan pelayanan publik menurun dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal merosot,” sambungnya.

Lebih lanjut, Trijanto mengingatkan bahwa pola mutasi yang tidak sehat dapat memupuk politik transaksional dan klientelisme, yang pada gilirannya melanggengkan oligarki lokal.

“Ketika birokrasi tidak netral dan digunakan sebagai alat politik, seluruh proses demokrasi dan pembangunan dapat terancam,” pungkas Mohammad Trijanto. ( za/mp )