MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Bertempat di ruang Graha Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Blitar pada Jum'at (24/04/26) Ketua DPRD Kabupaten Blitar bersama anggota dewan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025 yang dihadiri Bupati Blitar dan segenap unsur pejabat eksekutif Pemerintah Kabupaten Blitar. 

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi saat memimpin jalannya rapat parupurna didampingi oleh Wakil Ketua II Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari dari Geeindra dan Wakil Ketua III Hj. Susi Narulita Kumala Dewi dari PAN serta dari Sekretaris DPRD Haris Susianto.

Paripurna ini selain dihadiri oleh Bupati Blitar Drs. H. Rijanto juga turut hadir Wakil Bupati, H. Beky Herdihansah, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.

Baca Lainnya :

• Keruntuhan yang Sunyi : Alarm Keras Komisi III DPRD Majalengka dari Jebakan Utang hingga Utang Pembangunan
• Gelar Rapat Paripurna Pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2025 DPRD Berikan 20 Catatan penting
• Wamen ATR/Waka BPN Minta Pemprov Kalteng Aktif Selesaikan Masalah Pertanahan Lewat GTRA
• Diwarnai Kontroversi, Penjaringan PAW Kades Jambewangi Disinyalir Tidak Transparan
• Polres Metro Jakarta Pusat Bekuk Pelaku Jambret Ponsel Milik WNA Jerman

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Supriadi menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ Bupati Blitar Tahun 2025 telah melalui sejumlah tahapan. Mulai dari surat penyampaian LKPJ oleh Bupati pada 27 Maret 2026, penjelasan dalam rapat paripurna pada 30 Maret 2026, hingga pandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada 31 Maret 2026.

Sementara itu, melalui juru bicara Pansus Anshori Baidlowi, DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan hasil pembahasan terhadap LKPJ tersebut. Secara umum, DPRD memberikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar selama tahun 2025, di antaranya meningkatnya pertumbuhan ekonomi dibanding tahun sebelumnya, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta membaiknya indikator lingkungan hidup dan risiko bencana.

Namun demikian, DPRD juga memberikan sejumlah catatan penting. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar dinilai masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

Rapat paripurna ini juga diisi dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD serta pendapat akhir Bupati Blitar sebagai tanggapan atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2025. (adv/za/mp)