MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Dalam rangka study lapang Mahasiswa dari Universitas Wahidiyah Kediri mengadakan kunjungan ke Kantor DPRD Kabupaten Blitar. Dalam kunjungannya Rabu (24/05/23) rombongan mahasiswa Universitas  Wahidiyah Kediri diterima Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar Mujib SM dan Susi Narulita Kusuma Dewi, rombongan mahasiswa diterima di ruang rapat DPRD jalan Kusuma Bangsa Kanigoro.

Kepada wartawan Mujib SM Jumat (26/05/23) menyebutkan pertemuan antara Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar di ruang kerja DPRD itu, para mahasiswa ingin menimba ilmu belajar bagaimana proses pembuatan peraturan perundang-undangan, mulai dari perancangan, persiapan, pengesahan hingga pelaksanaan aturan dalam sistem pemerintahan.

Baca Lainnya :

• Tak Ada Kata Lain Gerindra Kabupaten Blitar Siapkan Barisan Menangkan Khofifah-Emil Pilgub Jatim 2024
• Potensi Konflik Lahan kembali Mencuat di Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir
• Pekerja Migran Indonesia G to G Korsel Diingatkan Untuk Senantiasa Lapor Diri ke KBRI
• Kemeriahan Tangerang Bersholawat 2024: Acara Meriah di Masjid Raya Al-Azom
• Breaking News ; Hembusan Suhu Panas Politik Diduga Ada Mantan Asisten Stafsus Jokowi Bermain Rekom Pilkada Blitar 2024

"Jadi adik adik mahasiswa ini ingin tahu dan mendalami terkait dengan mata kuliah Syariah di bidang hukum menanyakan terkait dengan proses pembuatan peraturan daerah,"kata Mujib.

Dijelaskan juga oleh  Mujib, bahwa dalam teorinya selama di kampus, mereka para mahasiswa ini sudah mendapatkan materi, tapi bagaimana implementasinya itu seperti apa, maka dalam forum itu, mahasiswa banyak pertanyaan. " kenapa peraturan daerah itu apa dan kenapa harus ada.

"Kami DPRD menjelaskan bahwa peraturan  daerah itu ada karena ada beberapa hal, pertama, karena ada peraturan di atasnya, sehingga diperlukan peraturan daerah untuk mengimplementasi Undang-undang diatasnya sebagai dasar pedoman pemerintah daerah untuk melaksanakan UU diatasnya,"tutur Mujib.

Selanjutnya, Peraturan Daerah dibuat dengan maksud dan tujuan untuk melindungi warga masyarakat ketika daerah itu memang perlu dilindungi, ada kearifan lokal disitu maka daerah bisa membuat peraturan daerah. " Jadi selama peraturan daerah yang dibuat daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya semua akan berjalan, Itulah substansi kita sampaikan kepada para mahasiswa," jelasnya.

Selanjutnya Mujib yang juga kader partai Gerindra saat itu juga menyampaikan penjelasan kepada mahasiswa atas pertanyaan menyangkut peraturan daerah terkait tarif kenaikan pajak retribusi. 

"Untuk penyesuaianya eksekutif bersama legeslatif harus melakukan penyesuaian, yang harus didahului dengan peraturan daerah sebagai dasar tarif pengenaan retribusi yang dibebankan pada masyarakat," bebernya.

Dengan apa yang telah disampaikan itu, Mujib selanjutnya juga berharap para mahasiswa sebagai generasi muda dapat dipadukan antara ilmu yang didapat dari bangku kuliah bisa diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat. (adv/za/mp)