MEGAPOLITANPOS.COM JAKARTA - Program ambisius pemerintah untuk mempercepat konversi sekitar 120 juta sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik mulai menuai sorotan tajam dari parlemen.

Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ateng Sutisna, mengingatkan agar agenda besar tersebut tidak sekadar menjadi target ambisius tanpa kesiapan konkret di lapangan.

Menurut Ateng, percepatan kendaraan listrik memang merupakan langkah strategis dalam mendukung transisi energi nasional. Namun ia menegaskan, pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur, industri dalam negeri, hingga perhitungan ekonomi sebelum menjalankan program konversi secara besar-besaran.

Baca Lainnya :

• DPR Sentil Program Konversi 120 Juta Motor Listrik: Ambisi Besar Harus Dibayar Kesiapan Nyata
• Menkop Dorong Optimalisasi Pengelolaan Dana Umat Dan Sinkronisasi Dengan Program Kopdes Merah Putih
• Wakabid Pendidikan PWI Jaya Indra Utama jadi Komisaris Utama Waskita Beton Precast Tbk, Kesit B Handoyo Sampaikan Ucapan Selamat
• Semarak Ramadan, PWI Jaya Salurkan Ratusan Bingkisan untuk Yatim dan Dhuafa
• Menkop Teken MoU dengan AL Jamiyatul Washliyah untuk Mengembangkan Usaha Melalui Koperasi

"Kami mendukung percepatan kendaraan listrik, tapi harus disertai kesiapan infrastruktur dan perhitungan ekonomi yang realistis," tegas Ateng.

Ia juga mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengisian kendaraan listrik serta memastikan adanya transfer teknologi, agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi industri kendaraan listrik global.

Program percepatan kendaraan listrik sendiri merupakan bagian dari agenda transisi energi nasional yang diperkuat dengan pembentukan Satgas Percepatan Transisi Energi Nasional di bawah koordinasi Menteri ESDM atas mandat Presiden Prabowo Subianto.

Namun di balik ambisi besar tersebut, sejumlah persoalan dinilai masih menjadi batu sandungan. Salah satunya adalah biaya konversi motor bensin menjadi motor listrik yang saat ini masih berada di kisaran Rp 15 juta hingga Rp 16 juta per unit.

Tak hanya soal biaya, Ateng juga menyoroti proses uji tipe dan sertifikasi kendaraan konversi yang masih dinilai berbelit dan menjadi hambatan administratif bagi bengkel konversi di berbagai daerah.

Jika persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, ia khawatir target konversi jutaan motor listrik hanya akan menjadi agenda besar di atas kertas tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Ateng Sutisna sebagaimana dikutip dari akun Instagram pribadinya, Minggu (15/03/2026).

"Program sebesar ini harus benar-benar dipersiapkan matang. Jangan sampai ambisinya besar, tapi pelaksanaannya justru membebani masyarakat," ujarnya. ** (Agit)