- Dukung Ekonomi Berkeadilan, Pemerintah Perkuat Ekosistem UMKM Lewat Bursa Wirausaha Unggulan
- Hendik Budi Yuantoro Penerima Mandat PAW DPP PDI Perjuangan
- Prabowo: Obat Generik Murah dan Modernisasi Rumah Sakit Jadi Prioritas Pemerintah
- LSM GANNAS Geruduk Dewan Atas Rencana Pembangunan Farm Greenfields 3 di Doko
- Pertamina: Harga BBM Pertamax 92 Naik Menjadi Rp 16.250/liter, Pertalite dan Solar Subsidi Tetap
- Kepala BGN Nanik Deyang Siapkan Reformasi Program MBG, Fokus Efisiensi Anggaran dan Kualitas Gizi
- Said Iqbal Masuk Istana, Siapkan Rekomendasi Kebijakan untuk Buruh dan Pekerja Migran
- Kapolres Rita Suwadi Ungkap Begal Jalanan, Residivis Kembali Beraksi
- Pemkab Bogor Bersiap Lebarkan Jalan Puncak, Bangunan di Bahu Jalan dan Saluran Air Terancam Ditertibkan
- Jakarta Fair 2026 Siap Dongkrak Ekonomi, Pemprov DKI Dukung Penuh Menuju Kota Global
DPP PKS Sebut Pemerintah Perlu Lebih Realistis dalam Mencapai Target Indonesia Maju 2045

Keterangan Gambar : Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyebut Pemerintah perlu lebih realiastis dalam mencapai target Indonesia Maju 2045. Hal tersebut, merespon pernyataan Menteri Kordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan target Investasi Rp1.900 triliun pada 2025 dan target income per capita USD 5.000 - USD 12.000 pada tahun 2030, pada saat peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0.
"Kita mengapresiasi setiap inovasi dan terobosan yang dilakukan Pemerintah untuk mencapai target pembangunan, khususnya target menjadi negara maju tahun 2045. Tetapi Pemerintah jangan melupakan persoalan-persoalan mendasar yang masih dihadapi, untuk mengejar target yang besar, sehingga cenderung tidak realistis," katanya, Rabu (24/7/2024).
Wakil ketua BAKN DPR RI ini mengingatkan masih banyak persoalan mendasar yang Indonesia hadapi, seperti: kualitas SDM, infrastruktur dasar, tumpang tindih aturan dan kelembagaan. "Persoalan-persoalan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu, karena akan menjadi basis dan fundamental yang kokoh untuk meningkatkan kinerja ekonomi ke depan," ujarnya.
Baca Lainnya :
- Makna Kartini Masa Kini, DPR Soroti Pendidikan Perempuan dan Ketahanan Keluarga
- H. Iing Misbahuddin Sebut Halal Bihalal PKS Wadah Satukan Visi Bangun Majalengka
- Halal Bihalal PKS Majalengka Dihadiri Bupati dan DPR RI, Seruan Langkung Sae Menguat
- Anis Byarwati: Reformasi Pajak Harus Perluas Basis, Bukan Sekadar Digitalisasi
- Ateng Sutisna Dorong Penguatan BIM demi Industri Bernilai Tinggi
Anggota Komisi XI DPR RI ini mengungkapkan Indonesia masih menghadapi persoalan lemahnya produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). "Bahkan hampir 10 juta Gen Z yang berusia 15-24 tahun menganggur atau tanpa kegiatan (_not in employment, education, and training_/NEET), terdiri dari 5,73 juta penganggur perempuan muda dan 4,17 juta penganggur pria usia muda. Padahal kita saat ini sedang berada dalam bonus demografi" katanya.
Anis menyebut ekonomi biaya tinggi juga perlu mendapat perhatian Pemerintah. "Angka Incremental Capital Output Ratio(ICOR) kita masih berada pada angka 6.5, lebih tinggi dibanding negara-negara di Kawasan.ICOR menjadi ukuran tingkat efisiensi investasi yang terdapat di masing-masing negara," ucapnya.
Legislator perempuan PKS ini mengingatkan dari data kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian nasional masih stagnan pada angka 18%-19%. "Padahal kontribusi industri manufaktur pernah berada pada angka 30%. Jangan sampai kita mengalami proses deindustrilisasi, oleh sebab itu, kebijakan pendalaman sektor industri perlu terus dilakukan," katanya.
Anis menyebut kita perlu terus melakukan diversifikasi produk hilirisasi industri. Jangan sampai kita terjebak hanya pada hilirisasi industri minerba khususnya Nikel yang padat modal. Padahal kita ketahui konsentrasi tenaga kerja ada pada sektor pertanian dan kelautan. "Ini menjadi kunci untuk memperbaiki kontribusi sektor pertanian dan kelautan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," katanya.
Anggota Fraksi PKS ini mengingatkan Pemerintah perlu fokus dan sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar terlebih dahulu. Sembari terus melakukan inovasi dan terobosan untuk memperbaiki kualitas perekonomian nasional. "Harapannya kebijakan _One Map Policy_ juga bisa mendukung menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang masih kita hadapi," tutupnya.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).
















