MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka H. Iing Misbahuddin, SM, SH menegaskan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Landmark Majalengka tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka.

Penegasan tersebut disampaikan H. Iing didampingi Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Fraksi PAN H. Rona Firmansyah, SE, usai pembahasan internal di Pendopo Kabupaten Majalengka, Kamis (30/7/2026).

H. Iing menyebut pembangunan JPO tersebut merupakan hibah murni dari Yayasan At-Tahir yang diprakarsai pengusaha nasional Boy Thohir. Dengan demikian, pembangunan fasilitas tersebut tidak membebani APBD Majalengka.

Baca Lainnya :

• Nurhadi Anggota DPR RI : Perlancar Layanyan Kesehatan Serahkan Mobil Ambulan Untuk Pemdes Bacem.
• Pasien Puskesmas Bantarujeg Viral, Bupati Majalengka Evaluasi Total
• Kapolres Majalengka Bongkar Dua Kasus Pengeroyokan, Ini Kronologinya
• Hasil Pilkades Kebonjati Dipertanyakan, Warga Soroti Sistem QR Code
• Sejarah Baru Pramuka Majalengka, 545 Anggota Resmi Jadi Pramuka Garuda

"Ini hibah murni dari Yayasan At-Tahir. Tidak menggunakan APBD Kabupaten Majalengka. Pemerintah daerah menjadi penerima manfaat dari kontribusi pihak swasta," tegas H. Iing.

Menurutnya, DPRD menyambut positif kontribusi tersebut karena pembangunan JPO bukan hanya menghadirkan fasilitas penyeberangan bagi masyarakat, tetapi juga dirancang menjadi landmark baru Kabupaten Majalengka dan bagian dari penataan kawasan pusat kota.

JPO tersebut direncanakan menghubungkan kawasan Alun-alun Majalengka dengan area DPRD. Keberadaannya juga akan terintegrasi dengan rencana pemerintah daerah mengembangkan kawasan kuliner di Jalan Kehutanan.

H. Iing menjelaskan, saat ini pembangunan JPO masih dalam proses pengurusan perizinan di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk PBG dan Andalalin, karena lokasinya berada di jalur provinsi.

"Informasinya proses perizinan ditargetkan selesai awal Agustus. Kami berharap setelah seluruh proses selesai, pembangunan bisa segera dimulai," ujarnya.

Bukan Hanya JPO, Ada Program Sosial

Selain pembangunan JPO, H. Iing juga menyampaikan adanya rencana program sosial dari Yayasan At-Tahir berupa bantuan renovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu).

Namun, program tersebut tidak dikhususkan bagi warga di sekitar lokasi JPO. Bantuan Rutilahu tersebut merupakan program sosial yang cakupannya lebih luas dan akan diberikan kepada masyarakat di sejumlah kecamatan di Kabupaten Majalengka.

Pelaksanaannya nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan dinas terkait, dengan penerima bantuan disesuaikan berdasarkan data serta kondisi masyarakat di lapangan.

Bupati Perkuat: Bukan APBD

Penegasan DPRD tersebut diperkuat Bupati Majalengka H. Eman Suherman. Bupati memastikan pembangunan JPO merupakan dukungan dari Boy Thohir dan tidak menggunakan APBD Kabupaten Majalengka.

"Ini bukan APBD. Ini bantuan dari Pak Boy Thohir," kata Eman.

Menurut Bupati, pembangunan JPO sempat terkendala proses perizinan di tingkat provinsi karena adanya perubahan desain dan filosofi bangunan. Pemkab menargetkan proses perizinan rampung pada awal Agustus sehingga pembangunan fisik dapat dimulai bulan berikutnya.

Eman mengatakan kehadiran JPO nantinya bukan hanya meningkatkan keamanan masyarakat saat menyeberang jalan, tetapi juga menjadi bagian dari penataan wajah Kota Majalengka.

Pemkab juga menyiapkan pengembangan kawasan food center, perluasan akses jalan serta penataan ruang publik untuk memperkuat kawasan pusat kota sebagai ruang aktivitas masyarakat sekaligus daya tarik wisata.

Bagi H. Iing, pembangunan JPO melalui hibah tersebut menjadi bentuk nyata kolaborasi pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam mendukung pembangunan Majalengka.

"Yang terpenting, manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dan pembangunan ini tidak membebani APBD," pungkasnya. ** (Agit)