- Lantik Pamong Praja Muda IPDN, Prabowo Tekankan Birokrasi Bersih dan Antikorupsi
- Bupati dan DPRD Sambut JPO Hibah Boy Thohir, Majalengka Bersolek
- Bupati Majalengka, Eman Suherman: Raperda APBD 2025 Bukti Sinergi Pemkab dan DPRD
- Ditbinmas Polda Metro Perkuat Sinergi Jaga Jakarta Bareng Ormas
- KUMITRA Jambore 2026 Perkuat Kemitraan UMKM dan Rantai Pasok Nasional
- Lala Sunara Resmi Pimpin KONI, Target Porprov Jadi Prioritas
- PTPN III dan Baharkam Polri Resmi Kerja Sama, Pengamanan Aset Strategis Negara Diperkuat
- Pari Purna DPRD Kota Blitar Pilih Sabotase Absen, Ini Alasannya
- Bupati Eman Ajak KAHMI Bersatu, Kolaborasi Jadi Kunci Majalengka SAE
- Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute: Kemerdekaan Pers Indonesia Bukan Lagi Sensor Negara, Tapi Tekanan Ekonomi
Bupati dan DPRD Sambut JPO Hibah Boy Thohir, Majalengka Bersolek

Keterangan Gambar : Bupati Majalengka H Eman Suherman, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka H. Iing Misbahuddin, SM, SH didampingi Wakil Komisi III, H. Rona Firmansyah,S.E
MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten Majalengka bersama DPRD Kabupaten Majalengka menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Landmark yang merupakan hibah dari Yayasan At-Tahir milik pengusaha nasional Boy Thohir.
Proyek tersebut diyakini akan menjadi ikon baru sekaligus mempercantik wajah pusat Kota Majalengka tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dukungan itu disampaikan usai pembahasan internal di Pendopo Kabupaten Majalengka, Kamis (30/7/2026).
Baca Lainnya :
- Lantik Pamong Praja Muda IPDN, Prabowo Tekankan Birokrasi Bersih dan Antikorupsi
- Bupati dan DPRD Sambut JPO Hibah Boy Thohir, Majalengka Bersolek
- Bupati Majalengka, Eman Suherman: Raperda APBD 2025 Bukti Sinergi Pemkab dan DPRD
- Lala Sunara Resmi Pimpin KONI, Target Porprov Jadi Prioritas
- Bupati Eman Ajak KAHMI Bersatu, Kolaborasi Jadi Kunci Majalengka SAE
Bupati Majalengka H. Eman Suherman menegaskan pembangunan JPO merupakan bentuk kepedulian Boy Thohir kepada masyarakat Majalengka dan seluruh pembiayaannya berasal dari hibah Yayasan At-Tahir.
"Ini bukan menggunakan APBD Kabupaten Majalengka. Ini merupakan bantuan dari Pak Boy Thohir. Memang sempat terkendala proses perizinan di tingkat provinsi karena ada penyesuaian desain dan filosofi bangunan, tetapi kami optimistis awal Agustus seluruh izin selesai sehingga pembangunan bisa segera dimulai bulan depan," kata Eman.
Menurut Bupati, kehadiran JPO tidak hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyeberang di jalur padat kendaraan, tetapi juga menjadi bagian dari program besar penataan kawasan pusat kota.
Pemkab Majalengka juga akan mengembangkan kawasan tersebut dengan pembangunan pusat kuliner (food center), penataan ruang terbuka hijau, perbaikan trotoar, serta peningkatan akses jalan agar kawasan Alun-alun menjadi destinasi wisata perkotaan yang lebih modern.
"Target kami bukan hanya membangun JPO, tetapi membangun wajah baru Kota Majalengka yang lebih tertata, indah, dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kunjungan wisatawan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka H. Iing Misbahuddin, SM, SH didampingi Wakil Komisi III, H. Rona Firmansyah,S.E. menyampaikan apresiasi atas kontribusi Yayasan At-Tahir yang dinilai membantu percepatan pembangunan daerah tanpa membebani keuangan pemerintah.
Menurut Iing, DPRD mendukung penuh proyek tersebut karena pemerintah daerah hanya bertindak sebagai penerima manfaat dari hibah yang diberikan pihak swasta.
"Kami menyambut baik pembangunan JPO ini. Ini merupakan hibah murni dari Yayasan At-Tahir sehingga tidak menggunakan APBD Kabupaten Majalengka. Kehadiran pihak swasta seperti ini sangat membantu percepatan pembangunan daerah," ujarnya.
Ia menjelaskan, JPO akan dibangun menghubungkan kawasan Alun-alun Majalengka dengan area DPRD dan dirancang menjadi landmark baru yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan kuliner di Jalan Kehutanan.
Selain membangun JPO, Yayasan At-Tahir juga berencana menggulirkan program renovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) bagi masyarakat sekitar melalui koordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan hasil pendataan di lapangan.
DPRD berharap seluruh proses perizinan di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera rampung sehingga pembangunan dapat dimulai sesuai target dan menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam mendorong pembangunan Majalengka. ** (Agitz)
















