MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh - Bupati Barito Utara H Shalahuddin menegaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus menjadi ruang evaluasi substantif antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat memberikan tanggapan atas pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna III DPRD Barito Utara, Senin (14/09/2026).

Menurut Bupati, setiap perubahan anggaran harus memiliki alasan yang jelas, target yang terukur serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca Lainnya :

• DPRD Barito Utara Siap Dukung Tambahan Anggaran Penanganan Karhutla
• Kementerian UMKM Perkuat Ekosistem Wirausaha Sulsel melalui Bursa Wirausaha Unggulan
• Bupati Shalahuddin Tegaskan APBD-P Harus Transparan dan Akuntabel
• Bupati Shalahuddin, APBD-P 2026 Harus Jadi Ruang Evaluasi Substantif
• Pemkab Barito Utara Petakan Pemerataan Sarana Pendidikan dan Kesehatan

"Pemerintah daerah juga sependapat bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 hendaknya menjadi ruang evaluasi substantif antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara," ujarnya.

Ia mengatakan, proses pembahasan APBD Perubahan tidak semestinya hanya berorientasi pada perubahan struktur anggaran. Lebih dari itu, pembahasan harus mampu memperbaiki kualitas pembangunan dan memastikan kebijakan fiskal daerah berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Bupati menilai keterlibatan DPRD dan pemerintah daerah dalam mengevaluasi setiap perubahan anggaran menjadi penting agar penggunaan anggaran dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

"Setiap perubahan anggaran memiliki alasan yang jelas, target yang terukur, dan manfaat yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Dengan pendekatan tersebut, Bupati berharap APBD Perubahan 2026 dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kualitas pembangunan sekaligus meningkatkan manfaat program pemerintah bagi masyarakat Barito Utara.

(Dd)