MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh - Bupati Barito Utara H Shalahuddin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikan Bupati H Shalahuddin saat memberikan tanggapan terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam Rapat Paripurna III DPRD Barito Utara, Senin (14/09/2026).

Dikatakan dalam rapat, Pemerintah Kabupaten Barito Utara sependapat dengan pandangan Fraksi PDI Perjuangan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi merupakan instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Baca Lainnya :

• DPRD Barito Utara Siap Dukung Tambahan Anggaran Penanganan Karhutla
• Kementerian UMKM Perkuat Ekosistem Wirausaha Sulsel melalui Bursa Wirausaha Unggulan
• Bupati Shalahuddin Tegaskan APBD-P Harus Transparan dan Akuntabel
• Bupati Shalahuddin, APBD-P 2026 Harus Jadi Ruang Evaluasi Substantif
• Pemkab Barito Utara Petakan Pemerataan Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Menurutnya, prinsip tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Barito Utara.

"Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah dan memberdayakan masyarakat," kata nya.

Bupati berharap upaya tersebut dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat secara bertahap.

Bupati menilai penguatan PAD harus dilakukan dengan tetap memperhatikan potensi daerah dan melibatkan masyarakat sehingga peningkatan pendapatan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan perubahan APBD tidak hanya berorientasi pada penyesuaian anggaran, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan.

(Dd)