MEGAPOLITANPOS.COM, Kab Bandung - DPRD Kabupaten Bandung menggelar rapat paripurna untuk memberikan persetujuan pada 10 program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) di Soreang , Senin (14/9/2026).

Dari 10 propemperda itu 7 raperda merupakan pengajuan dari Bupati Bandung dan tiga diantaranya prakarsa DPRD, yaitu : raperda tentang Jaring Pengaman Sosial (JPS), tentang Zakat serta raperda perubahan Perda no 4 tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi didampingi para Wakil Ketua, Firman B Sumantri, Thony Fathony Muhammad dan M.A. Hailuki.

Baca Lainnya :

• Dukung Ketahanan Pangan, Babinsa Koramil 0808/15 Gandusari Dampingi Petani Panen Cabai Di Desa Semen.
• Nurhadi Anggota DPR RI : Perlancar Layanyan Kesehatan Serahkan Mobil Ambulan Untuk Pemdes Bacem.
• Pasar Sudah Bagus, Sachrudin: Jaga Kebersihan dan Kenyamanannya Bersama!
• Pasien Puskesmas Bantarujeg Viral, Bupati Majalengka Evaluasi Total
• Kapolres Majalengka Bongkar Dua Kasus Pengeroyokan, Ini Kronologinya

Hadir saat itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna beserta Wakilnya, Ali Syakieb, Sekda Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana serta tamu undangan lainnya.

Menurut Renie, dalam rapat tersebut ada dua agenda pokok, yakni: Persetujuan terhadap Propemperda tahun 2027 serta penyampaian nota pengantar RAPBD 2027.

” Untuk tahun 2027 sedikitnya ada 10 propemperda yang kami setujui, yakni 7 raperda yang diajukan eksekutif dan tiga raperda merupakan prakarsa DPRD,” ujar Renie usai memimpin rapat paripurna.

“Sesuai ketentuan bahwa Propemperda itu harus sudah ditetapkan sebelum pembahasan RAPBD 2027,” tambahnya

Karena, ujar Renie, Propemperda tersebut menjadi agenda dalam penyusunan regulasi di daerah berkaitan dengan raperda yang akan dibahas pada tahun 2027.

Nota RAPBD 2027

Sementara itu, Renie mengatakan bahwa dalam rapat paripurna itu Bupati Bandung menyampaikan nota pengantar RAPBD 2027 yang akan ditindaklanjuti dengan proses pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah daerah.

Selain itu, tuturnya, 8 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Bandung telah menyampaikan pandangannya terhadap nota pengantar Bupati.

Untuk itu, ungkapnya, seluruh saran, pendapat dan pandangan fraksi itu akan menjadi perhatian dan pertimbangan dalam proses pembahasan RAPBD 2027.

Pada kesempatan itu, Renie menegaskan, selama ini DPRD dan Bupati memiliki pandangan yang sama dalam menentukan arah kebijakan anggaran dengan mengutamakan program dan kegiatan yang bermanfaat serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam menentukan arah kebijakan anggaran kami dan pemerintah daerah memiliki pandangan yang sama, dengan mengutamakan program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semoga proses pembahasan RAPBD 2027 berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan tepat waktu,” harapnya.(Tus)