MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin parah di Kabupaten Barito Utara, khususnya di Kecamatan Teweh Selatan, mendapat perhatian serius dari DPRD Barito Utara.

Anggota DPRD Barito Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Nurul Anwar, menyatakan DPRD mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi terkait Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Teweh Selatan, Selasa (15/09/2026).

Baca Lainnya :

• Momentum Sumpah Pemuda, Komisi II Dorong Pemuda Aktif dalam Pembangunan
• Tok, DPRD dan Pemkot Bogor Sahkan Dua Perda, Pasar Rakyat dan Adminduk
• Suswati : Hari Santri Nasional Bagian Intergral Wujudkan Generasi Muda yang Akhlaqul Kharimah.
• Kontroversi Rencana Hibah Miliaran Rupiah Sabilu Taubah Gus Iqdam Picu Kecemburuah Dewan vs Wabup Beky.
• Hadiri Hari Kesaktian Pancasila, Adityawarman Tegaskan Pentingnya Persatuan

Rakor dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie, Sekretaris Daerah Muhlis, Ketua dan anggota DPRD Barito Utara, sejumlah kepala perangkat daerah, serta unsur terkait lainnya.

Menurut H. Nurul Anwar, seluruh komisi di DPRD Barito Utara pada prinsipnya memberikan dukungan terhadap langkah-langkah yang telah disampaikan Bupati H. Shalahuddin dalam menghadapi kondisi karhutla saat ini.

“Dua hal yang patut kita catat, yaitu penanganan dan pencegahan. Penanganan harus dilakukan sekarang agar kondisi ini tidak meluas lebih besar,” ujarnya.

Ia mengatakan kondisi karhutla saat ini sudah cukup parah, terutama dengan kepungan asap yang semakin tebal. Karena itu, diperlukan langkah cepat dan terkoordinasi dari seluruh pihak.

“Yang terjadi saat ini memang sangat parah, asap sangat tebal. Sebagaimana yang disampaikan Kepala BPBD tadi, status tanggap darurat memang sangat layak untuk saat ini di Kabupaten Barito Utara, khususnya di Kecamatan Teweh Selatan,” katanya.

Selain penanganan di lapangan, Nurul Anwar menegaskan dukungan  juga mencakup aspek penganggaran. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar upaya pemerintah dan seluruh unsur terkait dapat berjalan optimal.

“Untuk masalah anggaran, khususnya kami di DPRD mendukung. Anggaran sangat dibutuhkan untuk penanganan ini. Bagaimana caranya agar anggaran bisa ditambahkan, pada intinya DPRD siap mendukung tambahan anggaran yang sekiranya dibutuhkan untuk penanganan asap ini,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, BPBD, aparat, dunia usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat sekaligus mencegah terjadinya kebakaran yang lebih luas.

(Dd)