- Hari Santri 2026, Nurul Anwar Ajak Santri Terus Belajar dan Berkarya
- Hari Santri 2026, Benny Siswanto Dorong Santri Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah
- Hasil Pilkades Kebonjati Dipertanyakan, Warga Soroti Sistem QR Code
- Bangun Kedaulatan Ekonomi, Menkop Dorong Kolaborasi Cendekiawan dan Koperasi
- Sejarah Baru Pramuka Majalengka, 545 Anggota Resmi Jadi Pramuka Garuda
- Kantah Kabupaten Tangerang Salurkan UGK Untuk Pembangunan KSCS, Dukung Manfaat Air Baku bagi Masyarakat
- Perkuat Budaya Antikorupsi, Kantah Kabupaten Tangerang Ikuti Workshop Integritas Bersama KPK
- Kantah Kabupaten Pandeglang Ikuti Workshop Integritas Bersama KPK Bangun Budaya Anti Korupsi
- Lima Hari Kades Sangkanhurip Sulit Ditemui, Warga Pertanyakan Pelayanan Desa
- Kementerian UMKM Lanjutkan Pendampingan Usaha bagi UMKM Aceh Pascabencana
Viral di Medsos, DPRD Majalengka Temukan Retak dan Aspal Terkelupas

Keterangan Gambar : Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H Iing Misbahuddin, SM, SH
MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Keluhan warga terkait kondisi Jalan Munjul-Ciandeu yang ramai diperbincangkan di media sosial mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka. Dalam sidak yang dilakukan Kamis (04/06/2026), Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahuddin, SM, SH, menemukan sejumlah titik retakan dan pengelupasan aspal yang menjadi sorotan publik.
Isu tersebut sebelumnya mencuat setelah sebuah unggahan di Facebook menyebut ruas jalan yang baru dihotmix beberapa hari telah menunjukkan retakan memanjang. Unggahan itu memunculkan beragam spekulasi mengenai kualitas konstruksi, mulai dari dugaan pemadatan yang tidak optimal hingga ketebalan lapisan aspal yang dinilai kurang memadai.
Menanggapi polemik yang berkembang, Komisi III memilih melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hasil sidak menunjukkan adanya retakan rambut yang telah diperbaiki pada beberapa titik. Namun, di kawasan Ciandeu ditemukan bagian aspal yang terkelupas diduga akibat lapisan yang terlalu tipis sehingga rentan terhadap beban kendaraan.
Baca Lainnya :
- Hasil Pilkades Kebonjati Dipertanyakan, Warga Soroti Sistem QR Code
- Sejarah Baru Pramuka Majalengka, 545 Anggota Resmi Jadi Pramuka Garuda
- Lima Hari Kades Sangkanhurip Sulit Ditemui, Warga Pertanyakan Pelayanan Desa
- HUT Humas Polri ke-75, Kapolres Majalengka Tegaskan Wartawan Saudara
- Ngaku PNS di Medsos, Pria Ini Diduga Bawa Kabur Scoopy Rp 24 Juta
Iing menegaskan bahwa setiap temuan harus ditindaklanjuti berdasarkan fakta teknis, bukan sekadar opini yang berkembang di media sosial. Namun demikian, kritik dan laporan masyarakat dinilai penting sebagai bentuk pengawasan publik terhadap proyek yang dibiayai dari uang rakyat.
"Anggaran pembangunan berasal dari pajak masyarakat. Karena itu kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas, bukan hanya mengejar volume pekerjaan," tegasnya.
Komisi III juga mengingatkan agar seluruh proyek infrastruktur tahun anggaran 2026 diawasi secara ketat untuk mencegah munculnya kerusakan dini yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan masyarakat pengguna jalan. ** (Agit)
















