MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Anggaran proyek pemeliharaan lift di Kantor Wali Kota Jakarta Barat pada tahun 2024 menjadi sorotan publik. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, nilai proyek tersebut tidak masuk akal karena mencapai total sekitar Rp1,8 miliar hanya untuk kegiatan pemeliharaan lift dengan merek yang berbeda.

Proyek tersebut terjadi saat Uus Kuswanto masih menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Barat sebelum kemudian dipercaya menduduki jabatan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Pramono Anung.

Menurut Uchok Sky, terdapat dua proyek pemeliharaan lift di lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Barat yang nilainya cukup fantastis. Proyek pertama adalah pemeliharaan lift merek Toshiba dengan nilai anggaran mencapai Rp1,5 miliar. Sementara proyek kedua adalah pemeliharaan lift merek Mitsubishi dengan nilai sekitar Rp352 juta.

Baca Lainnya :

• Sorot Anggaran Lift Rp 1,8 Miliar di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, CBA Minta Kejati DKI Selidiki
• DPD PSI Majalengka Turun ke Masyarakat, Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Perkuat Struktur Partai
• RoboSports Bangun Ekosistem Olahraga Robotik Modern
• Kolaborasi Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan
• Bentuk Kepedulian terhadap Sesama, Kementerian ATR/BPN Gelar Bazar Ramadan 1447 H

"Dua proyek pemeliharaan lift ini anggarannya sangat fantastis. Totalnya sekitar Rp1,8 miliar hanya untuk pemeliharaan lift dengan merek yang berbeda," kata Uchok Sky dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026).

Ia menilai terdapat kejanggalan dalam perbedaan nilai anggaran kedua proyek tersebut. Pasalnya, keduanya sama-sama berfokus pada kegiatan pemeliharaan lift, namun memiliki selisih nilai yang cukup jauh.

"Anggaran dua proyek pemeliharaan lift ini cukup janggal karena sama-sama fokus pada pemeliharaan, tetapi nilai anggarannya sangat berbeda. Hal ini tentu menimbulkan banyak kecurigaan di tengah publik," ujarnya.

Selain itu, Uchok juga menyoroti sistem pengadaan yang digunakan dalam proyek tersebut. Kedua proyek diketahui menggunakan metode e-purchasing, yang menurutnya justru membuat transparansi proyek semakin sulit dipantau publik.

"Metode yang digunakan adalah e-purchasing. Ini justru membuat pengawasan publik menjadi semakin gelap jika tidak disertai keterbukaan informasi yang memadai," katanya.

Atas dasar itu, CBA mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan menyelidiki proyek tersebut guna memastikan tidak ada penyimpangan anggaran.

"Kami meminta kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk membuka penyelidikan terhadap dua proyek pemeliharaan lift di Kantor Wali Kota Jakarta Barat tersebut," tegas Uchok.

Ia juga meminta agar pihak-pihak terkait dipanggil untuk dimintai klarifikasi, termasuk pejabat yang saat itu bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.

"Jangan lupa panggil juga pihak terkait, termasuk Sekretaris Daerahnya, Pak Pramono Anung, serta Pak Uus Kuswanto untuk memberikan penjelasan," pungkasnya.

Sorotan terhadap proyek-proyek pengadaan di lingkungan pemerintah daerah memang kerap menjadi perhatian publik. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi pelayanan publik.(**)