MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso beranggapan, bahwa munculnya suara tentang upaya pemerkaran wilayah Blitar bagian Selatan ditanggapi dengan enteng, seperti disampaikan Rahmat Santoso usai menghadiri acara Musyawarah Cabang ( Muscab ) ke VI  Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah pada Sabtu siang (25/02/23) bertempat di aula rumah makan Joglo desa Jatinom Kecamatan Kanigoro.

Rahmat santoso menyebutkan upaya  pemisahan Blitar Selatan menjelang tahun politik 2024 oleh kelompok, Rahmat  beranggapan kalau itu hanya ajang kampanye pihak-pihak tertentu, yang seharusnya tidak perlu ada upaya pemisahan Blitar Selatan.

Baca Lainnya :

• DPR Sentil Program Konversi 120 Juta Motor Listrik: Ambisi Besar Harus Dibayar Kesiapan Nyata
• LSM LASKAR Angkat Bicara Carut Marut MBG di Blitar
• Nurhadi Tekankan Pentingnya Deteksi Dini Dengan Rutin Skrining Kesehatan
• Operasi Keselamatan Lodaya 2026 Digelar, Ratusan Personel Amankan Majalengka
• DPR Dorong Percepatan Teknologi Pengolahan Sampah Usai Tragedi Bantargebang

"Ini harus diingat kalau isu yang dihembuskan banyak jalan rusak, itu bukan setahun dua tahun ini, apalagi kerusakan infrastruktur sudah direspon pemerintah pusat kalau 2023 ini akan diperbaiki,” ujar Wabup Rahmat.

Rahmat Santoso yang juga sebagai ketua DPP IPHI ini juga menyampaikan, semenjak dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati semua keluhan masyarakat mendapat perhatian, termasuk keluhan masalah pembangunan seperti  perbaikan jalan.

"Semua perlu proses  anggaran, melalui mekanisme yang harus dilalui, semua bisa dicek apakah anggaran perbaikan infrastruktur di Blitar Selatan ada atau hoax, untuk itu kan kemarin rombongan Komisi V DPR RI bersama staf Kementrian hadir di Blitar dalam rangka itu to," ungkap Rahmat.

Ketika ditanya awak media tentang munculnya tuntutan pemisahan Blitar Selatan ini ada muatan politik, Rahmat Santoso menyebut bahwa hal itu dijawab kalau hanya kampanye saja, mengingat tahun 2023 adalah masuk tahun politik.

“Saya rasa hal itu sah sah saja, mau bilang saya mencalonkan Presiden, mau mencalonkan Bupati kan boleh boleh saja, namanya kampanye kan siapa saja boleh dan sah-sah saja. Kan aturannya belum ada dan belum masa kampanye,” beber Rahmat.

Politis dari Partai PAN ini juga mencontohkan kalau dirinya mengkampanyekan diri menjadi AG 1 (Bupati Blitar), sementara tahapan Pilkada masih 2024 mendatang. “Kampanye belum dimulai, aturan belum dibuat jadi melanggarnya dimana? Semua sah-sah saja,” paparnya.

Bahkan pria yang baru ditunjuk menjadi Dewan Pakar Wilayah Jatim Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) ini juga mengungkapkan dukungannya untuk M Triyanto, yang akan maju menjadi calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Blitar.

“Saya kenal baik dan mendukung Mas Triyanto, jadi seperti itu tanggapan saya soal adanya mau ada pemecahan Blitar Selatan,"pungkasnya 

Bahkan Rahmat Santiso juga menyebutkan, alasan  dukungan pada M Triyanto yang juga Koordinator LSM Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) ini, karena isu pemekaran Blitar Selatan pertama kali memang dimunculkan oleh Triyanto. Saat berunjuk rasa menuntut perbaikan infrastruktur Blitar Selatan, di depan Kantor Bupati Blitar, Kanigoro Januari 2023 lalu. (za/mp)