- Kebun Binatang Bandung Segera Punya Pengelola Baru, Pemkot Targetkan Hasil 29 Mei
- Pemda DKI Diminta Turun Tangan Atasi Kisruh Gedung Pasar Baru
- Dekranasda Bersama Kemenkop Bersinergi Bantu Usaha Lokal Di Kalbar Untuk Siap Ekspor
- Patroli Malam Kodim 0506/Tgr Hadirkan Rasa Aman di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan
- Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Sekjen ATR/BPN: Perkuat Tata Kelola Pertanahan
- Bahas Transformasi Organisasi dan Tata Kerja, Kementerian ATR/BPN Rumuskan Cara Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan
- Ketua Komisi III DPRD Barito Utara Apresiasi Langkah Cepat Penanganan Jalan Rusak
- Pengangkatan Wakil Direktur Polimedia Jadi Sorotan, Diduga Tak Penuhi Syarat Statuta
- Keributan di Pasar Lama, Nasrullah Minta Kronologi sebenarnya dibuka
- Gubernur Pramono Apresiasi Program Pengolahan Sampah Organik di Jakarta Timur
PKS Berharap PT Airnav Dapat Menjadi Penyedia Jasa Navigasi Penerbangan Bertaraf Internasional

Megapolitanpos.com, Jakarta- KomisiXI DPR RI menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum dengan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PERUM LPPNPI) Airnav Indonesia pada Senin (7/11/2022). Rapat yang diadakan di Gedung DPR RI Senayan Jakarta ini membahas topik PMN Non Tunai Tahun 2022. Pada rapat ini, anggota komisi XI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan beberapa tanggapannya.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan bahwa peran dari Airnav Indonesia sangat vital untuk menjamin keselamatan penerbangan. Airnav sendiri memiliki visi : menjadi penyedia jasa navigasi penerbangan bertaraf internasional. Terkait dengan visi ini, Anis menyarankan agar PT Airnav memiliki data yang menunjukkan indikator capaian dari visi yang telah ditetapkan. “Visi besar yang dimiliki PT Airnav tentu menjadi kebanggaan kita bersama jika bisa dicapai. Oleh karenanya, PT Airnav perlu memiliki data terkait indikator capaian dari visi tersebut. Agar bisa terlihat sudah sampai dimana PT Airnav dari visi tersebut," ujar Anis.
Hal lain yang di kemukakan wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini terkait dengan aktivitas PT Airnav. Dalam paparannya, LPPNPI menjelaskan bahwa ada tiga aktivitas yang dilakukan yaitu aktivitas utama, aktivitas bisnis dan aktivitas pendukung. Menyoroti aktivitas bisnis yang berada diluar tugas utama LPPNPI, yang dilakukan dengan model seperti menyewakan bisnis layanan full terbang dan penyewaan aset ke pihak lain seperti penyewaan lahan BTS dan mesin ATM. “Aktivitas bisnis PT Airnav yang diluar tugas utamanya, perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Agar kontribusi dari aktivitas bisnis ini terhadap pendapatan PT Airnav, bisa signifikan,” jelas Anis.
Baca Lainnya :
- Indonesia Bidik Penguatan Industri Nasional Lewat Kolaborasi Strategis dengan Rusia
- Amran Sulaiman: Ketahanan Pangan Menguat, Cadangan Beras Indonesia Capai 5 Juta Ton
- Dari Afrika hingga Amerika Latin, Perebutan Kursi Tertinggi PBB Resmi Dimulai
- Dunia Pers Berduka: Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang Meninggal Dunia di Jakarta
- WFH Hemat BBM Disorot DPR : Ada Dugaan Manipulasi Kendaraan Dinas
Selain itu, legislator dari Jakarta Timur ini menyoroti tentang pendapatan PT Airnav yang sempat berjaya di tahun 2017, 2018 dan 2019. Kemudian menurun pada tahun 2020, 2021 dan 2022 karena hantaman pandemic Covid-19. Penurunan pendapatan ini disertai dengan kenaikan piutang pada tahun yang sama. Anis mengatakan bahwa alokasi piutang yang justru naik disaat pendapatan menurun, harus dikelola dengan baik. "Ketika pendapatan menurun, piutang semestinya bisa dikelola dengan baik agar tidak ikut melonjak. Alokasi piutang perlu di tinjau ulang agar penggunaannya bisa tepat sasaran dan efisien," tambah Anis. Ia pun menyarankan agar PT Airnav melakukan kajian untuk memprediksi laba rugi tahun 2023, dengan mempertimbangkan realisasi laba rugi yang mulai membaik di tahun 2022. (AS)

















