MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Pemutusan hubungan kerja sepihak Tenaga Harian Lepas ( THL ) yang di awali di lingkup RSUD Ngudi Waluyo sebanyak 62 orang kisah tragis berkepanjangan dan dialami rekan sejawat sesama THL di sejumlah OPD kota Blitar, Kesemrawutan  perekrutan tenaga outsourcing dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kota Blitar yang disinyalir sarat kepentingan politik menyita perhatian dan kemarahan publik. Ratusan  massa yang tergabung dalam wadah Gerbang Pejuang Nusantara (GPN), berencana menggelar aksi massa pada Kamis 22 Januari 2026, menggruduk Gedung DPRD Kota Blitar di Jalan A. Yani kota Blitar.

Rencana aksi akan dipimpin langsung oleh Mujiono atau yang akrab disapa Mbah Monot. Dia menyebutkan aksi solidaritas GPN menilai adanya proses perekrutan outsourcing amburadul dan sama sekali tidak berpihak pada wong cilik. Ironisnya, DPRD sebagai lembaga pengawas kebijakan pemerintah justru dinilai tak berdaya bahkan gagal menjalankan tugas fungsi kontrol.

“Kami bersama rekan-rekan GPN mewakili ratusan tenaga outsourcing yang sampai hari ini nasibnya tidak jelas. Kami datang langsung ke DPRD untuk menanyakan, sebenarnya ke mana arah perekrutan tenaga outsourcing dan THL ini. Ini bukan soal administrasi, ini soal nasib orang kecil,” tegas Wakil Sekjen GPN, Pipit Sri Pamungkas, Selasa 20 Januari 2026 kepada awak media. 

Baca Lainnya :

• Nurhadi Tekankan Pentingnya Deteksi Dini Dengan Rutin Skrining Kesehatan
• Operasi Keselamatan Lodaya 2026 Digelar, Ratusan Personel Amankan Majalengka
• DPR Dorong Percepatan Teknologi Pengolahan Sampah Usai Tragedi Bantargebang
• Jelang Operasi Ketupat Semeru 2026, Kapolres Blitar Kota Cek Kesiapan Kendaraan Dinas
• Panic Buying BBM Jadi Alarm Nasional, Ateng Sutisna Soroti Lemahnya Logistik Energi

Pipit mengungkapkan, surat permohonan dengar pendapat sudah dilayangkan ke DPRD Kota Blitar sejak Senin 19 Januari 2026. GPN menyoroti kuat dugaan ketidakberesan dalam proses perekrutan tenaga THL dan outsourcing yang akan didampingi oleh GPN yang bermarkas di Wlingi.

Salah satu contoh paling mencolok terjadi di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Sejumlah tenaga outsourcing yang telah dinyatakan lolos seleksi bahkan sempat mulai bekerja, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak tanpa penjelasan yang jelas.

“Mereka sudah lulus seleksi, sudah masuk kerja, tapi mendadak dibatalkan. Ini tidak manusiawi. Dan kejadian serupa bukan hanya di rumah sakit, tapi hampir terjadi di puluhan OPD,” beber Pipit.

Kondisi tersebut memicu dampak berantai. Sejumlah tenaga outsourcing kebersihan tidak dipekerjakan, membuat berbagai ruas jalan dan kawasan perkantoran di Kota Blitar dipenuhi sampah. Predikat Kota Adipura yang selama ini menjadi kebanggaan pun kini dipertaruhkan.

Ironisnya, di sejumlah kantor pemerintahan, para ASN terpaksa turun tangan menyapu dan mengepel lantai karena ketiadaan petugas kebersihan.

GPN juga menyinggung peran PT Sasana Bersaudara Indonesia selaku pihak penyedia outsourcing tidak profesional. Meski sempat mendapat kritik dari salah satu anggota dewan, pihak perusahaan hanya diam saja .

“Kalau memang tidak layak menjadi mitra rumah sakit dan OPD, ya jangan dipaksakan. Jangan rakyat kecil yang jadi korban eksperimen,” tegas Pipit.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, memastikan pihaknya akan menerima dan menindaklanjuti aspirasi GPN. DPRD berjanji melibatkan seluruh komisi serta dinas terkait untuk mengurai persoalan tersebut.

“Kami akan menyertakan masing-masing komisi dan dinas terkait. Bahkan beberapa dinas sudah kami panggil sebagai mitra kerja untuk dimintai penjelasan soal tenaga THL dan outsourcing,” ujar Syahrul Alim.

Hasil dari pembahasan di tingkat komisi, lanjut Syahrul, akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi DPRD Kota Blitar.

“Setelah pembahasan di komisi, DPRD akan membuat surat rekomendasi kepada Wali Kota Blitar sebagai bahan pengambilan kebijakan,” pungkasnya. (za/mp)