MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan Pemerintah telah menyetujui 11 negara tujuan untuk penempatan pekerja migran Indonesia skema antar pemerintah atau Government to Government (G to G). Sebelumnya, kata Benny, pihaknya mengusulkan penambahan sebanyak 19 negara yang menjadi sasaran penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

"Kami usulkan 19 negara, dan hasil pembicaraan kementerian dan lembaga, Presiden (Joko Widodo) setuju 11 negara. Jadi kita akan running," kata Benny dalam seremonial pelepasan 196 PMI skema G to G Korea Selatan di eL Hotel, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Adapun 11 negara diantaranya, Amerika Serikat, Canada, New Zealand, Australia, Nigeria, Kuwait, dan Saudi Arabia. 

Baca Lainnya :

• Sejarah Baru Pramuka Majalengka, 545 Anggota Resmi Jadi Pramuka Garuda
• Kantah Kabupaten Tangerang Salurkan UGK Untuk Pembangunan KSCS, Dukung Manfaat Air Baku bagi Masyarakat
• Perkuat Budaya Antikorupsi, Kantah Kabupaten Tangerang Ikuti Workshop Integritas Bersama KPK
• Kantah Kabupaten Pandeglang Ikuti Workshop Integritas Bersama KPK Bangun Budaya Anti Korupsi
• Lima Hari Kades Sangkanhurip Sulit Ditemui, Warga Pertanyakan Pelayanan Desa

Saat ini BP2MI telah menjalankan skema penempatan G to G ke 3 negara, yakni Jepang, Korea Selatan, dan Jerman.

Benny berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat memaksimalkan peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia di 11 negara tersebut.

"Mereka harus dibebaskan biaya penempatan, kemudian membuka negara-negara penempatan dengan skema G to G," imbuh Benny.

Hal ini, tambah Benny, bertujuan agar adanya persaingan yang sehat antara pihak swasta dan Pemerintah.

"Masak kita kalah dengan swasta. Swasta katakan dapat 78 negara penempatan, negara juga harus memberikan kepada penyelenggara penempatan dengan angka yang sama, maka di sini akan terjadi kompetisi yang sehat," ujar Benny.

Sehingga, calon pekerja migran Indonesia (CPMI) memiliki pilihan apakah akan berangkat dengan swasta atau skema G to G yang ditawarkan Pemerintah. 

"Jadi akan ada persaingan yang sehat untuk berlomba-lomba dalam hal persiapan PMI, dan proses penempatan mana yang dinilai lebih baik," tutur Benny. ** (Anton)