- KRL Jabodetabek Angkut 303 Juta Penumpang, Bogor Jadi Lintas Terpadat
- Kawal Perlindungan Investor, OJK dan Bank Jakarta Bedah Obligasi Daerah
- Dirut Bank Jakarta: Atasi Tekanan Fiskal, Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Jadi Solusi
- Fraksi Karya Indonesia Raya Terima Raperda APBD 2027, Minta Ditetapkan Menjadi Perda
- F-KIR Ingatkan Perubahan Anggaran APBD 2027 Harus Transparan dan Sesuai Aturan
- F-KIR Dorong Penguatan UMKM, Petani, Pekebun dan Nelayan
- Fraksi Karya Indonesia Raya Minta Layanan Puskesmas dan RSUD Jadi Prioritas
- F-KIR Soroti Pendidikan, Minta Anggaran 20 Persen Tepat Sasaran hingga Sekolah Terpencil
- Fraksi Karya Indonesia Raya Minta Belanja APBD 2027 Berdampak Langsung bagi Masyarakat
- Fraksi Aspirasi Rakyat Setujui Raperda APBD 2027 dengan Sejumlah Catatan
Oknum Polisi Polda Jabar Menjambret, IPW Minta Pimpinan Polri Evaluasi

MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polda Jawa Barat menyikapi secara bijak dan menelusuri musabab seorang anggota Polsek Coblong, Polrestabes Bandung, Aipda Soleh yang tertangkap menjambret tas seorang perempuan di depan Indomart Ledeng Bandung.
Penelusuran itu perlu dilakukan untuk menguak penyebab dari kenekatan seseorang anggota kepolisian.
"Apakah itu faktor keterdesakan ekonomi, atau memang adanya kebiasaan atau perilaku dari yang bersangkutan," Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, dikutip dari siaran pers IPW, Rabu (14/8/2024).
Baca Lainnya :
- Kawal Perlindungan Investor, OJK dan Bank Jakarta Bedah Obligasi Daerah
- Dirut Bank Jakarta: Atasi Tekanan Fiskal, Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Jadi Solusi
- Sengketa Lahan WIKA di Majalengka, Ahli Waris Tempuh Jalur Hukum
- Pastikan Wilayah Aman, Babinsa Dan Komduk Terus Aktif Laksanakan Patroli Malam.
- SPPG Pasindangan Berhenti Beroperasi, Ini Penjelasan Kepala SPPG
Beber Sugeng, kejadian Aipda Soleh yang merupakan anggota Provost Polsek Coblong ditangkap massa di depan Indomart daerah Ledeng Bandung tersebut, viral di media sosial sejak dua hari lalu dan membuat institusi Polri tercoreng.
Oleh karenanya, pimpinan Polri harus mengevaluasi kejadian tersebut untuk menjadi cermin pelaksanaan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri masih belum berjalan dengan baik.
"Padahal, dikeluarkannya Perkap itu bertujuan untuk mencegah penyimpangan prilaku anggota Pori melalui pengendalian dari atasannya," imbuhnya.
Lanjut Sugeng, pihaknya menilai bahwa perbuatan Aipda Soleh itu, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang sangat terdesak. Sehingga, perbuatan penjambretan itu dilakukan oleh yang bersangkutan.
Seperti peristiwa yang pernah terjadi, jalan pintas itu dilakukan seorang anggota yang sudah nekat seperti Kompol Maryono, Kapolsek Prajurit Kulon, Polres Mojokerto Kota yang tewas akibat gantung diri di rumahnya, hari Minggu (11 Agustus 2024).
"Korban nekat menghilangkan nyawanya sendiri setelah depresi karena sakit yang cukup lama diderita," ujarnya.
Dua peristiwa tersebut, menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi institusi Polri yang beranggotakan sekitar 400 ribu orang. Apalagi, selaku aparat penegak hukum, tekanan yang cukup berat selalu berada di pundaknya.
Oleh sebab itu, keberadaan Perkap Waskat 7 tahun 2022 seharusnya menjadi solusi agar setiap atasan selalu memperhatikan bawahannya.
"Atasan wajib mengawasi dan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Jangan terjadi, bawahan dijadikan sapi perahan oleh atasannya. Dimana atasan memeras bawahan," pungkasnya. ** (Anton)



.jpg)












