MEGAPOLITANPOS.COM, Yogyakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan komitmennya untuk mendorong koperasi pondok pesantren (kopontren) agar tidak hanya bergerak di sektor perdagangan, tetapi mulai fokus mengembangkan bisnis di sektor produktif. Kopontren juga diharapkan dapat menjadi inisiator bagi pembentukan holding koperasi dengan menyatukan kekuatan dan potensi yang dimilikinya agar mampu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi umat.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menekankan, arah kebijakan koperasi saat ini sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa yang menginginkan koperasi hadir di sektor produksi, distribusi, industri, hingga perkreditan. Oleh karena itu Presiden Prabowo Subianto menggagas pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai upaya untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi yang berdasarkan amanat konstitusi. 

“Memang kebijakan umum di Kementerian Koperasi sekarang sejalan dengan keinginan para founding fathers kita. Koperasi itu (termasuk Kopontren) bisa masuk ke sektor produksi, distribusi, industri, dan perkreditan,” ujar Menkop Ferry dalam acara Sosialisasi dan Bimtek Koperasi Pondok Pesantren di Yogyakarta, Kamis (27/11).

Baca Lainnya :

• APKLI Adukan Dampak Ritel Modern Terhadap Pedagang Kaki lima, Menkop Dukung Perkuat Perpres 112/2007
• Menkop: Kolaborasi Lintas K/L Kunci Sukses Percepatan Integrasi Program PKH Dalam Ekosistem Kopdes Merah Putih
• Wamenkop Farida Ajak Gen Z Kembali ke Desa Jadi Penggerak Ekonomi Lewat Kopdes Merah Putih
• Tokoh Koperasi dan Jurnalis Senior Irsyad Muchtar Wafat, Dunia Perkoperasian Berduka
• Menkop Apresiasi Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Festival Kopdes Merah Putih 2026 di Purworejo

Menurutnya, saat ini kemajuan Kopontren sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Beberapa koperasi bahkan memiliki aset triliunan rupiah, mampu menembus pasar modern, hingga melakukan ekspor ke luar negeri. Ia mencontohkan sejumlah Kopontren yang telah terbukti sukses menjalankan unit usaha produktif, seperti Koperasi Ponpes Al-Ittifaq di Bandung dan Koperasi Pesantren Sidogiri dan lainnya. 

Kemajuan Kopontren tersebut tidak lepas dari peran serta dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang konsisten melakukan pendampingan dan memberikan dukungan pembiayaan.

Menkop berharap melalui kegiatan Sosialisasi dan Bimtek yang diinisiasi oleh LPDB tersebut akan semakin banyak Kopontren yang mulai menjalankan usaha di sektor produktif sehingga mampu memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi perekonomian umat dan masyarakat sekitar. 

 "Mudah-mudahan di Bimtek ini kita akan bahas bagaimana caranya membuat holding kekuatan yang lebih besar lagi untuk kita satukan semua potensi kekuatan di seluruh koperasi-koperasi Pondok Pesantren,” katanya.

Meskipun saat ini potensi pengembangan Kopontren untuk menjalankan usaha di sektor produktif sangat besar, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan. Data Kemenkop menunjukkan dari 2.347 Kopontren aktif, baru 668 koperasi atau sekitar 28,5 persen yang melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Padahal RAT menjadi salah satu instrumen terpenting bagi koperasi untuk menjalankan dan mengembangkan seluruh kegiatan usahanya.

 “Ini menjadi catatan kita bersama untuk bagaimana kita melakukan pembenahan agar koperasi pesantren memiliki pondasi kelembagaan yang sehat sebelum masuk tahap ekspansi usaha," ujarnya. 

Menkop optimisti bahwa Kopontren dapat menjadi motor rantai pasok nasional. Dengan dukungan LPDB, Kopontren diharapkan mampu memperkuat posisi sebagai pilar ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan agar koperasi tidak hanya menjadi wadah simpan pinjam, tetapi juga pusat produksi dan distribusi.

 "Pemerintah akan mendorong supaya koperasi pondok pesantren ini bisa masuk ke sektor-sektor yang selama ini dianggap kita nggak mampu,” tegas Ferry.

Menkop Ferry kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen kuat untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi nasional ke depan dengan berlandaskan pada prinsip konstitusi. Ditegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mengembalikan peran negara dalam menata pasar dan menolak menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas.

 “Pak Prabowo ingin menempatkan kembali peran negara untuk mengatur pasar, supaya tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas tetapi juga diatur kembali oleh negara supaya menjadi lebih adil dan merata,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Umum dan Hukum LPDB Deva Rahman menegaskan bahwa lembaganya telah menyalurkan pembiayaan besar untuk mendukung koperasi syariah, termasuk Kopontren. Dari tahun 2020 hingga Oktober 2025, total dana bergulir mencapai Rp4,5 triliun. 

 “LPDB Koperasi dalam bidang pemberdayaan dan penyaluran skim simpanan dari tahun 2020 sampai akhir Oktober 2025 telah menggulirkan sebanyak Rp4,5 triliun dengan penyaluran skim simpan pinjam sebesar Rp3,2 triliun dan sektor riil sebesar Rp1,3 triliun,” ujarnya.

Ia menekankan, penguatan ekonomi pesantren melalui sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) bukan sekadar program, melainkan strategi besar untuk pemberdayaan ekonomi umat. Menurutnya, pesantren sejak masa perjuangan sudah berperan penting dalam memajukan ekonomi masyarakat.

Deva menyebut, LPDB juga memberikan pemahaman regulasi koperasi, prasyarat pembiayaan, serta model bisnis yang relevan dan produktif bagi pesantren. Hal ini diharapkan meningkatkan kapasitas manajemen koperasi secara modern. 

 “Penyelenggaraan sosialisasi Bimtek pada hari ini bukan saja silaturahmi tapi peningkatan kapasitas pondok pesantren dalam pembentukan koperasi, memberikan pemahaman mengenai regulasi dan prasyaratan pembiayaan LPDB,” kata Deva.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).