Breaking News
- Sekretariat DPRD Barito Utara Ikut Kerja Bakti Jelang Pembukaan Batara Expo 2026
- PTPN I Genjot Kinerja Regional 1, Tembakau Deli Dijaga sebagai Warisan Bernilai Global
- Ciracas Targetkan 49 Biopori Jumbo untuk Kurangi Sampah
- Hari Lingkungan Hidup 2026: Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Aksi Nyata Penanaman Pohon
- Dengar Kisah Marbot Jadi Panglima di 1 Muharram 1448 H, Ini Pesan Menyentuh Ketua DPRD Kota Bogor
- Belajar Sampaikan Aspirasi, Siswa SMPIT Nurul Fikri Datangi DPRD Kota Bogor
- Hadiri Job Fair 2026, Komisi IV DPRD Bogor Dorong Penurunan Pengangguran
- Tak Berizin, DPRD Kota Bogor Minta Pembangunan Hotel Prima Katulampa Dihentikan
- Warga Baru PSHT Cabang Kota Blitar, Gerbang Masuk Persaudaraan
- Ghost Buzzer Siap Warnai Liburan Sekolah, Horor Anak Penuh Pesan Persahabatan dan Keberanian
LSM GPI Sebut WTP BPK RI Untuk Kabupaten Blitar Belum Layak

MEGAPOLITANPOS.COM, Kabupaten Blitar- Meskipun Pemerintah Kabupaten Blitar sering menerima penghargaan atau Reward Wajar Tanpa Pengecualian dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI. Namun, pada kenyataanya hasil pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran di Kabupaten Blitar ternyata diduga masih banyak temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hal ini disampaikan oleh Jaka Prasetya selaku Ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia ( GPI ) saat melakukan aksi turun jalan di halaman Kantor Dinas PUPR dan Dinas Perkim Cipta Karya di jalan S. Supriadi Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Kamis (27/01/22 ). “Yang pertama kita mendengarkan adanya informasi terkait temuan BPK begitu besar, sehingga kita menjadi pesimis, apakah hal yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Blitar dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) itu dapat dipertahankan,” kata Jaka. Kalau ternyata banyak temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan, masih ungkap Ketua LSM GPI, berarti semua produk pekerjaan itu masih banyak yang belum sesuai dengan perencanaan, misalnya masyarakat yang menikmati pembangunan jalan kalau banyak temuan atau banyak pengembalian keuangan ke Kas Daerah, itu sama halnya masyarakat hanya menerima ampasnya saja. “Jadi apabila seperti itu saya berharap kalau disinyalir ada dugaan penyimpangan seperti itu, Aparat Penegak Hukum bisa hadir untuk melakukan penyelidikan, apabila ada unsur-usur yang mengandung kerugian Negara maka APH segera melakukan ke tingkat penyidikan. Dalam Audiensi siang itu Ormas Gerakan Pembaharuan Indonesia diterima secara perwakilan oleh Kepala Dinas Permukiman PU Cipta Karya Adi Andaka, sedangkan dari Kepala Dinas PUPR diwakili oleh Aris Nurcahyo selaku Sekertaris dan didampingi oleh Waka Polres Blitar Kompol Wiji Rahayu SH, dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang Aula Kantor Dinas PUPR berlangsung hampir 3 jam, Aspirasi LSM GPI akan dijadikan bahan evalkuasi kinerja OPD terkait. Sementara itu Kadis Perkim PU Cipta Karya Adi Andaka usai menerima audiensi LSM GPI kepada wartawan mengatakan, apa yang disampaikan oleh LSM GPI adalah sebagai bentuk penyampaian aspirasi, dan akan menjadi bahan evaluasi agar ke depanya kinerja OPD akan lebih baik. “ Yang jelas apa yang kami lakukan tentu masih banyak yang kurang. Selanjutnya terkait rencana kerja program anggaran tahun 2022, Adi Andaka akan segera melakukan langkah konkrit untuk mendukung percepatan pelaksanaan kegitan proyek proyek yang telah dianggarkan oleh TAPD Kabupaten Blitar. “Kami akan undang nanti semua konsultan perencana tehnik dan pihak terkait untuk menyamakan persepsi, dan pembangunan segera diluncurkan,” Pungkasnya.( za/mp )

.jpg)















