Breaking News
- Menkop Dorong Optimalisasi Pengelolaan Dana Umat Dan Sinkronisasi Dengan Program Kopdes Merah Putih
- Sidak Pasar Jelang Lebaran, Bupati Barito Utara Pastikan Stok Pangan Aman dan Harga Stabil
- Bupati Barito Utara Pimpin Rapat Percepatan Operasional Koperasi Merah Putih
- Kinerja Industri Asuransi Jiwa Sepanjang Tahun 2025 Tetap Stabil, AAJI: Komitmen Pelindungan
- Wakabid Pendidikan PWI Jaya Indra Utama jadi Komisaris Utama Waskita Beton Precast Tbk, Kesit B Handoyo Sampaikan Ucapan Selamat
- LSM LASKAR Angkat Bicara Carut Marut MBG di Blitar
- TaniBot System: Inovasi PRSI Menuju Era Smart Farming di Indonesia
- Pengusaha Majalengka H. Memet Tasmat Berbagi dengan Wartawan Jelang Idul Fitri 2026
- Universitas Bandar Lampung Perkuat Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Coding dan Robotik
- Semarak Ramadan, PWI Jaya Salurkan Ratusan Bingkisan untuk Yatim dan Dhuafa
LSM GPI Sebut WTP BPK RI Untuk Kabupaten Blitar Belum Layak

MEGAPOLITANPOS.COM, Kabupaten Blitar- Meskipun Pemerintah Kabupaten Blitar sering menerima penghargaan atau Reward Wajar Tanpa Pengecualian dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI. Namun, pada kenyataanya hasil pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran di Kabupaten Blitar ternyata diduga masih banyak temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hal ini disampaikan oleh Jaka Prasetya selaku Ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia ( GPI ) saat melakukan aksi turun jalan di halaman Kantor Dinas PUPR dan Dinas Perkim Cipta Karya di jalan S. Supriadi Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Kamis (27/01/22 ). “Yang pertama kita mendengarkan adanya informasi terkait temuan BPK begitu besar, sehingga kita menjadi pesimis, apakah hal yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Blitar dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) itu dapat dipertahankan,” kata Jaka. Kalau ternyata banyak temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan, masih ungkap Ketua LSM GPI, berarti semua produk pekerjaan itu masih banyak yang belum sesuai dengan perencanaan, misalnya masyarakat yang menikmati pembangunan jalan kalau banyak temuan atau banyak pengembalian keuangan ke Kas Daerah, itu sama halnya masyarakat hanya menerima ampasnya saja. “Jadi apabila seperti itu saya berharap kalau disinyalir ada dugaan penyimpangan seperti itu, Aparat Penegak Hukum bisa hadir untuk melakukan penyelidikan, apabila ada unsur-usur yang mengandung kerugian Negara maka APH segera melakukan ke tingkat penyidikan. Dalam Audiensi siang itu Ormas Gerakan Pembaharuan Indonesia diterima secara perwakilan oleh Kepala Dinas Permukiman PU Cipta Karya Adi Andaka, sedangkan dari Kepala Dinas PUPR diwakili oleh Aris Nurcahyo selaku Sekertaris dan didampingi oleh Waka Polres Blitar Kompol Wiji Rahayu SH, dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang Aula Kantor Dinas PUPR berlangsung hampir 3 jam, Aspirasi LSM GPI akan dijadikan bahan evalkuasi kinerja OPD terkait. Sementara itu Kadis Perkim PU Cipta Karya Adi Andaka usai menerima audiensi LSM GPI kepada wartawan mengatakan, apa yang disampaikan oleh LSM GPI adalah sebagai bentuk penyampaian aspirasi, dan akan menjadi bahan evaluasi agar ke depanya kinerja OPD akan lebih baik. “ Yang jelas apa yang kami lakukan tentu masih banyak yang kurang. Selanjutnya terkait rencana kerja program anggaran tahun 2022, Adi Andaka akan segera melakukan langkah konkrit untuk mendukung percepatan pelaksanaan kegitan proyek proyek yang telah dianggarkan oleh TAPD Kabupaten Blitar. “Kami akan undang nanti semua konsultan perencana tehnik dan pihak terkait untuk menyamakan persepsi, dan pembangunan segera diluncurkan,” Pungkasnya.( za/mp )

















