MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta – Forum Jaminan Sosial (Jamsos) Lintas Federasi dan Konfederasi mengingatkan agar Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Koordinator Forum Jamsos, KRH HM Jusuf Rizal, SH, menegaskan Dewas tidak boleh hanya menjadi jabatan formalitas dengan fasilitas mewah, namun minim kerja nyata.

“Forum Jamsos berharap para Dewas yang terpilih benar-benar fokus. Jangan setelah terpilih hanya makan gaji buta. Kerjanya tidak maksimal, tapi memperoleh gaji dan fasilitas mewah,” tegas Jusuf Rizal saat menjawab pertanyaan media di Jakarta, Jum'at, (6/2).

Baca Lainnya :

• Momentum 8 Dekade BNI, Transformasi Perkuat Kinerja dan Daya Saing
• Tak Sekadar Santunan, Pemkot Tangerang Dorong Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Lebih Produktif
• Pasangan Muda Indonesia Bersinar di Macau Open 2026, BNI dan PBSI Petik Hasil Pembinaan Jangka Panjang
• BNI Apresiasi Prestasi Alwi Farhan di Australia Open 2026, Pembinaan PBSI Dinilai Berhasil
• BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Modus Penipuan BNIdirect

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul terpilihnya Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk periode 2026–2031.

Susunan Dewas BPJS Periode 2026–2031

Dewas BPJS Ketenagakerjaan: 

Dedi Hardianto (KSBSI)

Ujang Romli (KSPSI Jumhur)

Sumarjono Saragih (Apindo Palembang)

Abdurahman Lahabato (Kadin)

dr Alif Noeryanto Rahman (Tokoh Masyarakat)

Dewas BPJS Kesehatan

Afif Johan (KSPSI Andi Gani)

Stevanus Adrianto Passat (KSPN Ristadi)

Paulus Agung Pambudi (Apindo)

dr Sunarto (Kadin)

Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)

Dana Rp860 Triliun Dinilai Rawan Kebocoran

Jusuf Rizal yang juga dikenal sebagai aktivis anti-korupsi menyoroti besarnya dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan akan mengelola dana sekitar Rp860 triliun. Jika tanpa pengawasan ketat, kebocoran bisa terjadi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan adanya pengalaman kerugian besar akibat dugaan salah kelola di masa lalu. “Sebelumnya karena mismanajemen BPJS Ketenagakerjaan tekor Rp40 triliun. BPJS Kesehatan juga pernah dikorupsi Rp20 miliar. Belum lagi kasus lainnya,” tambahnya.

Dewas Diminta Turun ke Lapangan

Forum Jamsos menilai pengawasan tidak cukup dilakukan dari balik meja. Dewas harus aktif turun langsung ke lapangan untuk melihat persoalan nyata.

Menurut Jusuf Rizal, beberapa titik lemah yang perlu menjadi perhatian antara lain:

Rendahnya peningkatan peserta BPU (Bukan Penerima Upah) di BPJS Ketenagakerjaan

Sistem IT yang dinilai belum maksimal

Lemahnya pengawasan pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan

Dugaan permainan rumah sakit yang memicu kebocoran anggaran

“Dewas harus turba, jangan hanya syuur sendiri. Kalau tidak, kebocoran akan terus terjadi,” katanya.

Forum Jamsos Waspadai Direksi BPJS “Hasil Oplosan”

Selain Dewas, Jusuf Rizal juga menyinggung proses penetapan Direksi BPJS yang masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menekankan agar Direksi yang dipilih tidak berasal dari kompromi atau intervensi politik.

“Jangan ada Direksi hasil oplosan. Kalau sampai terjadi intervensi dari rekomendasi pansel, Forum Jamsos pasti akan kritisi,” tegasnya.

Dewas Dinilai Punya Rekam Jejak Baik

Meski kritis, Jusuf Rizal menyebut figur-figur Dewas terpilih memiliki rekam jejak yang cukup baik dan diharapkan dapat diandalkan. “Dari rekam jejak mudah-mudahan bisa diandalkan,” ujarnya.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).